Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo berharap Muktamar PPP VIII akan mengakhiri konflik internal partai berlambang Ka’bah. Muktamar hendaknya tidak lagi memperpanjang ataupun memunculkan perseteruan baru yang berujung ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
PPP diketahui dilanda konflik internal. Dualisme kepengurusan terjadi dengan digelarkan Muktamar PPP Jakarta kubu Djan Faridz dan Muktamar PPP Surabaya kubu M Romahurmuziy.
“Setelah Muktamar VIII enggak ada lagi yang ke Kemenkumham. Kalau ke Istana ya hendaknya memperkenalkan pengurus baru. Jangan ada dua grup, sejak sebelumnya datang terus datang lagi yang lain,” kata Presiden dihadapan muktamirin PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4).
Menurut Presiden, gesekan yang terjadi di internal PPP sebagai hal yang wajar dalam dinamika berpolitik. Akan tetapi, hendaknya gesekan tidak berlarut-larut dan mengancam eksistensi partai ke depan. Terlebih, PPP mempunyai sejarah khusus sebagai pilar persatuan bangsa, kedaulatan rakyat dan penyalur aspirasi rakyat.
“Enggak boleh ada yang retak apalagi pecah. Saya yakin PPP bisa dewasa dan mengkonsolidasi secara internal perpecahan lewat islah. Jangan habiskan energi untuk perdebatan yang tidak produktif,” kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat berkelakar mengenai kedatangannya ke Muktamar PPP VIII kali ini. Sebabnya, PPP kubu Djan Faridz menolak Muktamar dan sempat memintanya untuk tidak menghadiri Muktamar. Namun karena dihadiri Kiai sesepuh Maimoen Zubair, Presiden berketetapan untuk hadir.
“Saya tanya, apakah mbah kiai datang? Ternyata mbak kiai sudah hadir di Jakarta. Alasan kedua, saya baca undangannya dan ternyata ada tandatangan Ketum Suryadharma Ali. Ini artinya islam bener, saya datang jadinya,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
