Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Mudrajad Kuncoro menilai resesi global yang diperkirakan akan terjadi tahun depan merupakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski demikian, sektor investasi akan menjadi rebutan oleh semua negara, termasuk Indonesia.
Karena itu, Mudrajad mendukung arahan Presiden Jokowi yang meminta jajarannya agar tidak mempersulit investasi.
“Kalau saya perkiraan resesi itu kita anggap sebagai tantangan sekaligus peluang tantangannya karena memang pertumbuhan ekonomi sudah membaik pasca pandemi 2020 yang hampir semua daerah semua pulih maksudnya positif dan sektor-sektor juga mulai tumbuh positif” ujar Mudrajad, Sabtu (3/12).
Menurutnya, pemerintah harus mempersiapkan berbagai skenario dari resiko hingga resiko terburuk seperti misalnya terjadi penurunan ekspor produk dari komoditas tanah air.
“Resesi global itu akan diperkirakan 2023 itu mulai bulan apa kalau mulai bulan Januari kan tinggal menghitung hari jadi kita harus mempersiapkan skenario yang terburuk yang terburuknya apa ekspor turun karena ekspor kita yang meningkat selama 6 bulan terakhir ini itu banyak didorong oleh harga komoditi yang meningkat batubara kelapa sawit dan lain lain,” ucapnya.
Mudrajad menyebut Indonesia mengalami surplus secara neraca perdagangan tapi dari segi jasa, masih defisit.
“Nah itu yang harus jadi PR bagi kementerian maupun OJK maupun Bank Indonesia bagaimana kita mendorong agar transaksi berjalan kita surplus,” katanya.
Oleh karenanya, apabila Indonesia menghadapi resesi, maka yang harus disiapkan adalah ekonomi yang tidak terlalu terbuka. Sebab hal itu menjadi positif karena dampaknya tidak terlalu terasa.
“Tapi yang harus kita jaga adalah investasi dan juga konsumsi rakyat konsumsi rumah tangga itu harus tetap positif karena itu yang paling besar,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga harus tetap menjaga daya beli masyarakat, Rektor Universitas Trilogi itu juga mendorong agar semua pihak tetap belanja baik jtu ke warung kelontong atau ke UMKM.
“Nah itulah yang harus kita jaga agar tetap growing tidak turun artinya daya beli itu menjadi konsen pemerintah pusat tidak hanya menarik investasi ya tetapi memulihkan daya beli rakyat,” katanya lagi.
Kemudian, Mudrajad merespon soal Presiden Jokowi yang menyampaikan target investasi di tahun depan sekitar 1400 triliun yang menurutnya dapat tercapai dengan beberapa catatan.
“Begini catatan saya, bukan di angka tetapi distribusi, distribusi itu apa sekarang itu kalau kita lihat porsi terhadap PMA dan PMDN masih jawa dan Sumatera loh. Itu masih porsi yang terbesar Jawa Kalau tidak salah 68% Sumatera sekitar 15 sampai 20% selama ini,” ucapnya.
Artinya, kata dia, sekitar 80 sampai dengan 90% masih di kawasan barat Indonesia, sementara di kawasan timur masih sedikit.
“Kalaupun ada itu di beberapa provinsi yang paling tinggi itu Sulawesi tengah palu itu paling tinggi lalu Sulawesi Selatan kalau kita lihat Sulawesi tengah itu tadi ada tambang kebanyakan tambang nikel kalau Sulawesi Selatan itu ada industri di situ tetapi kan tidak merata di kawasan timur Indonesia kalau di Papua kan hanya di Freeport,” jelasnya.
Dengan demikian, PR dari pemerintah pusat, OJK maupun pemerintah daerah adalah bagaimana dapat menurunkan ketimpangan yang masih meningkat pasca pandemi.
“Kalau saya bisa gampang tercapai karena kemarin kan kalau nggak salah tahun yang lalu itu menembus 900, tahun lalu itu sekitar 1200, tahun 2021 900 triliun,” paparnya.
Hanya saja, menurutnya, ke mana investasi itu akan diprioritaskan dengan tidak hanya ke pulau Jawa dan Sumatera tetapi juga daerah-daerah lain yang juga menjadi penarik.
“Nah penariknya apa perlu insentif berupa insentif fiskal itu harus ada kalau nggak ya tadi kalau sama kan ya orang nggak datang di pulau terpencil terluar terdepan tertinggal mana mau mereka invest,” jelasnya.
Lebih jauh Mudrajad, besarnya investasi di kawasan Timur Indonesia masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan wilayah barat. Pasalnya, di kawasan Indonesia Timur terbanyak di Pulau Sulawesi, baik Sulawesi Tengah, Tenggara hingga Sulawesi Selatan.
“Sekitar 80 sampai dengan 90% itu masih di kawasan barat Indonesia, kawasan timur masih sedikit kalaupun ada itu di beberapa provinsi yang paling tinggi, itu Sulawesi Tengah di Pali, Sulawesi Selatan itu ada tambang dan kebanyakan tambang nikel, ada industri di situ tetapi kan tidak merata di kawasan timur Indonesia, kalau di Papua kan hanya di Freeport,” bebernya.
“Kalau di NTB itu Newmont jadi chapter terkonsentrasi secara geografis lokasi atau provinsi tetapi belum merata. Itulah PR dari Pemerintah pusat, BI maupun OJK dan Pemerintah daerah untuk bagaimana kita menurunkan ketimpangan yang masih meningkat pasca pandemi,” sambungnya.
Mudrajad pun meyakini jika target investasi Pemerintah di angka Rp 1.400 triliun di tahun 2023 bisa tercapai, karena di tahun ini nilai investasi Pemerintah tembus Rp 1.200 triliun.
“Kalau saya sih bisa, gampang tercapai karena kemarin kan kalau nggak salah, tahun ini menembus sekitar Rp 1.200 triliun. Artinya itu gampang tercapai, hanya pertanyaannya begini, kemana investasi itu akan diprioritaskan. Harusnya tidak hanya ke pulau Jawa dan Sumatera, tetapi juga daerah-daerah yang tadi miskin sumber daya alam, tidak punya penduduk banyak itu juga,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Tino Oktaviano
