Jakarta, Aktual.com – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Badan Relawan Nusantara (BRN) menolak pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (KaBIN) menggantikan Marciano Norman, Oktober nanti.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Badan Relawan Nusantara, Edysa Tarigan Girsang saat menyampaikan petisi di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (26/6).
“Menolak Sutiyoso sebagai kepala Badan Intelejen Negara ,” kata dia.
Dia berpendapat penetapan Sutiyoso sebagai calon kepala BIN tidak mencerminkan adanya niat baik, serta sangat melukai perasaan rakyat dan negara. Mengingat sejumlah peristiwa pelanggaran kemanusiaan yang melekat pada Sutiyoso.
“Peristiwa kerusuhan 27 Juli atau dikenal Kudatuli, ketika kantor DPP PDIP diserbu sekelompok orang yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan hilang. Ketika itu Sutiyoso merupakan Pangdam V Jaya yang menyebutkan adanya pertemuan pada tanggal 24-26 Juli 1996 di Kodam V Jaya yang memerintahkan pergerakan massa untuk menyerbu kantor DPP,” papar dia.
Tidak hanya itu, ujar dia, Sutiyoso yang menjabat sebagai Gubernur DKI yang sampai saat ini tidak dapat membuktikan bebas dari tuduhan penyalahgunaan keuangan negara. Di antaranya di kasus lahan taman BMW 2007-2008, pembangunan fasos dan fasum, pengadaan Transjakarta tahun 2003-2004, hingga penggelembungan dana pengadaan blanko surat ketetapan pajak daerah (SKPD).
“Yang menempel pada STNK di Pemda Dinas pendapatan daerah DKI Jakarta,” tambah dia.
Mengacu pada fungsi dan tugas serta tujuan nasional sebagaimana amanah cita-cita Proklamasi, kata dia, seharusnya Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara memiliki pertimbangan khusus dan memegang teguh prinsip bernegara dalam pengajuan seorang kepala BIN.
“Selamatkan Badan Intelejen Negara dari kepentingan politik maupun kelompok,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
