Jakarta, Aktual.com — Anggota komisi VII DPR, M. Nasir meminta Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementrian ESDM, Bambang Gatot mundur dari jabatannya. Sebab, Dirjen Minerba dinilai tak memiliki otoritas yang jelas terkait keputusan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
“Saya tidak simpatik dan tidak yakin dengan jabatan bapak, karena bapak nggak punya otoritas yang jelas. Saya dari Komisi VII minta bapak mundur. Karena dirjen ini nggak bisa dimintai pendapat. Sesama pemerintah harusnya beri pendapat demi kepentingan bangsa. Saya minta ini dirjen dimundurkan karena nggak bisa beri keterangan yang jelas dan beri keuntungan bagi bangsa,” ujar Nasir, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1)
Hal itu bermula ketika Nasir mempertanyakan soal apakah Freeport akan diperpanjang atau tidak kepada Dirjen Minerba menurut pengalamannya. Serta, mempertanyakan apakah menurut Bambang Freeport memberi keuntungan bagi negara atau tidak.
Hal ini mengingat banyaknya korban polemik Freeport baik demi kepentingan saham maupun kepentingan lainnya pada kasus ‘Papa Minta Saham’ hingga mundurnya Presdir PTFI Maroef Sjamsuddin.
Namun, Bambang menjawab dengan jawaban yang membuatnya dianggap tak layak menduduki jabatan sebagai Dirjen Minerba. Padahal, Nasir telah menegaskan menurut pengalamannya sebagai pejabat kementrian ESDM.
“Bukan otoritas buat jawab itu Pak. Keputusan perpanjangan bukan kewenangan dirjen. Jadi kami tetap tidak bisa memberi jawaban ya atau tidak karena kita harus evaluasi. Bisa ya bisa tidak, tergantung evaluasi,” jawab Bambang
Sementara, Nasir menilai bagaimana kementerian tersebut bisa memberikan keuntungan dan kepastian yang jelas terhadap kepentingan bangsa.
Oleh karena itu, Nasir mengusulkan agar Komisi VII menjadwal ulang rapat bersama kementrian ESDM dan PTFI disertakan pemanggilan Gubernur dan Bupati di Papua untuk mempertanyakan keuntungan yang mereka dapat selama ini dari perusahaan tambang milik Amerika Serikat itu.
“Kami bisa jadwalkan ulang, tapi keputusan sekarang untuk hadirkan Gubernur Papua dan Bupati yang ada supaya apa keuntungan yang mereka dapat dari kondisi Freeport sekarang ini,”
“Karena Bupati dan Gubernur kemarin ngundang freeport nggak hadir. Freeport ini seperti negara dalam negara buat peraturan sendiri. Jadi kalau kaya gini suruh pergi aja,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
