Jakarta, Aktual.co — Meski sudah secara sah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden 2014-2019, namun sikap Jokowi dalam prinsip transparansi sampai saat belum juga diindahkan.
Pengamat Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir menyebut, seharusnya saat ini mantan Gubernur DKI itu memenuhi prinsip-prinsip transparansi.
“Sekarang semestinya Jokowi memenuhi janjinya waktu kampanye, mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, apapun dalam prosesnya itu harus memenuhinya,” kata Muzakir ketika dihubungi Aktual, Senin (20/10).
Dia mengatakan, jika mantan Wali Kota Solo itu tak memenuhi janji-janjinya sejak awal. Maka, dipertengahan jalan, Jokowi akan merugi. “Mestinya itu dari awal, kalau tidak itu akan merugi,” kata dia.
Dia mengatakan, Jokowi seharusnya juga menjaga kepercayaan rakyat. Terlebih, rakyat yang selama ini mendukungnya jangan sampai ternodai oleh sikap Jokowi tak menunjukan sikap transparansi.
Meski sudah resmi dilantik menjadi Presiden. Tapi sampai saat ini Jokowi belum mengumumkan siapa sosok menteri-menteri yang akan duduk di kabinet.
Seleksi yang dilakukan selama ini juga terkesan tertutup dan tidak ada uji publik resmi seperti transparansi dan akuntabilitas. Sikap dari Jokowi dalam menjaring calon menteri tersebut diduga karena mantan Wali Kota Surakarta itu takut dikritik manakala figur menteri yang dipilihnya tidak diterima publik.
Dalam alam yang terbuka dan demi menjaga stabilitas pemerintahanya ke depan, presiden mestinya menjaring menteri secara terbuka, dengan melakukan uji publik agar diketahui jejak rekam politik, ekonomi serta sosialnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
Nebby
