Jakarta, Aktual.com – Kementerian BUMN akan mengumpulkan massa sebanyak 150.000 orang yang berasal dari Pegawai BUMN dan keluarganya dalam rangka merayakan HUT BUMN pada Sabtu (13/4), di Lapangan Monas Jakarta Pusat.
Terkait pengerahan ratusan ribu massa ini, kemudian muncul dugaan massa tersebut akan dikerahkan untuk ikut dalam kampanye akbar Capres 01 Jokowi-Ma’ruf yang akan berlangsung di Stadion GBK, Jakarta Selatan.
Demikian dugaan yang muncul dari Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Andre Rosiade.
“Ada rumor pengerahan karyawan BUMN untuk kampanye 01 di GBK, ada dugaan mereka ini dipaksa,” kata Andre, dikutip dari Tempo.
Menurut Andre, menurut informasi yang dia terima, para karyawan BUMN ini akan didata kehadirannya di GBK. Karyawan yang absen atau menolak hadir, kata dia, diancam akan dikenai sanksi keras.
Andre berujar pengerahan ini ditengarai untuk memobilisasi massa agar berkumpul di lokasi kampanye akbar Jokowi-Ma’ruf. Dia menduga mobilisasi itu dilakukan agar bisa menandingi kampanye akbar Prabowo di lokasi yang sama, Ahad, 7 April lalu yang diklaim dihadiri satu juta orang.
Selain itu, Andre melanjutkan, kubunya juga mendapat informasi ihwal akan adanya pembagian sembako di kawasan GBK dalam rangka peluncuran aplikasi LinkAja. LinkAja adalah produk teknologi finansial hasil kerja sama perusahaan perbankan pelat merah.
“Kami juga mendengar informasi tanggal 13 itu akan ada bagi-bagi sembako di daerah Senayan, di GBK, ada launching LinkAja. Akan ada pembagian paket sembako dalam rangka mendukung acara tanggal 13 itu juga,” kata politikus Partai Gerindra ini.
Dengan adanya rumor tersebut, Andre pun meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. Dia juga mengingatkan agar Kementerian BUMN tak bermain-main menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik praktis.
“Kami ingatkan Kementerian BUMN untuk jangan aneh-aneh, jangan macam-macam menggunakan uang negara. Saya minta Menteri BUMN memberikan klarifikasi terhadap rencana-rencana itu. Jangan sampai uang negara dipakai untuk kepentingan kampanye pilpres,” ucap Andre.
Andre juga meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menelusuri informasi tersebut. Dia meminta dua lembaga penyelenggara pemilu itu bertindak seumpama dugaan yang dia lontarkan benar adanya.
Terkait tudingan tersebut Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Usman Kansong memastikan, isu pengerahan pegawai BUMN dalam kampanye akbar Jokowi-Ma’ruf adalah hoaks.
Menurutnya, kabar palsu dimunculkan pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan maksud mengganggu helatan kampanye akbar pada tanggal 13 April mendatang.
“Itu tidak benar. Namanya medsos ya, siapapun bisa mengatakan apapun. Bisa saja akun-akun yang nggak jelas,” ujarnya kepada Tagar newsmelalui sambungan telepon, Senin (8/4) malam.
“Ya, itu mungkin untuk mengganggu rencana kita tanggal 13 barangkali kan. Karena massanya akan lebih besar daripada massa kemarin (kampanye Prabowo). Ya, ada kekhawatiran seperti itu barangkali,” imbuhnya.
Usman mengaku kalau pihaknya juga mendapatkan sebaran kabar tersebut melalui grup aplikasi pesan singkat WhatsApp. Saat ini, isu tersebut sedang menjadi pembahasan oleh TKN, untuk menentukan tindakan lebih lanjut.
Meski begitu pihaknya belum berencana melaporkan permasalahan tersebut ke kepolisian maupun Bawaslu. Tindakan lebih lanjut kemungkinan disebut Usman akan diputuskan pada esok hari.
“Saya juga baru dapat kiriman itu ya. dari akun Twitter namanya Irene ya? ya saya kira itu memang perlu diklarifikasi lagi. Siapa Irene itu? kenapa dia menyebar hoaks,” kata dia.
“Masih jadi pembahasan internal. Untuk misalnya melaporkan itu ke Bawaslu atau ke Polisi, itu belum ada sampai sejauh ini. Nggak tahu besok,” pungkasnya.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan puncak acara hari ulang tahun (HUT) diundur. Awalnya, acara ini akan digelar pada 13 April 2019. Namun, karena tanggal itu bertepatan dengan kampanye Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin akhirnya ditunda.
“Kayaknya masih nunggu izin tempat dan izin keramaian. Kalau nggak di Monas ya di GBK. Kalau bisa 14 atau 20 (April),” kata Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno dikutip detikFinance, Selasa (9/4).
Harry menjelaskan, kegiatan HUT Kementerian BUMN tak ada kaitannya dengan kegiatan kampanye Jokowi-Ma’ruf. Lantaran, acara ini rutin digelar tiap tahun.
“Sejak 2016, 2017, 2018 kan sama ada kegiatan sebulan sebelum dan sesudah 13 April,” katanya.
“Kan HUT-nya tanggal 13 April, rencana di Monas depan Kantor KBUMN, tapi karena ternyata kampanye Jakarta juga tanggal 13, jadinya ditunda,” paparnya.
Lebih lanjut, yang membedakan puncak acara kali ini dengan tahun sebelumnya adalah adanya peluncuran LinkAja.
“Bedanya sekarang kita meluncurkan produk baru LinkAja yaitu platform pembayaran elektronik yang lengkap,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
