Jakarta, Aktual.com — Perubahan sikap Jokowi setelah menjabat sebagai Presiden, sangat mengecewakan rakyat,. Terlebih dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung 142 Km dinilai tidak berkeadilan terhadap rayat di luar pulau Jawa.
Ternyata sikap Jokowi yang berubah drastis hingga menjadi semakin tidak berkeadilan bukan tanpa alasan. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan Presiden Joko Widodo mendapat tekanan dalam merealisasikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menelan USD5,5 miliar melalui utang.
Lebih lanjut Arif mengatakan bahwa tekanan tersebut datang dari debt collector yang berinisial OS sebagai orang yang membiayai saat Pemilihan Presiden 2014 lalu.
“Inisialnya OS, dia ini keluarga salah satu pejabat pemerintah. OS ini juga dekat dengan Menteri BUMN,” ungkapnya dalam diskusi yang diselengarakan oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Jakarta, Kamis (11/2).
Dirinya mengatakan bahwa sebelumnya mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah menyinggung soal keluarga pejabat yang ikut campur dalam proyek kereta cepat tersebut.
“SBY sudah benar bahwa ada keluarga pemerintah yang ikut proyek kereta cepat, saya sepakat dengan pernyataan SBY,” tutur Arief.
Sebelumnya, SBY angkat bicara soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui media Youtube yang diunggah pada Jumat (5/2) lalu.
Dalam video wawancara berdurasi 17 menit 24 detik itu, SBY meminta pemerintah menjelaskan ada atau tidak keluarga pejabat ikut berbisnis dalam proyek kereta cepat.
“Begitu saja menuduh keluarga pejabat ikut berbisnis juga tidak baik apalagi kalau itu fitnah. Tetapi pemerintah bisa menjelaskan ada atau tidak ada itu,” ujar SBY dalam wawancara tersebut.
“Kalau ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis jelaskan saja ada, siapa, company-nya apa. Sepanjang tidak melanggar hukum, sesuai dengan undang undang, negara tidak dirugikan, itu kan tidak apa-apa,” sambung SBY.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
