Jakarta, Aktual.com — Dihadapan komisi VI DPR RI Menteri BUMN, Rini Soemarno menjelaskan soal dugaan Kementerian BUMN meminjam dana jumlah fantastis sebesar Rp520 Triliun ke Tiongkok.
“Perlu kami jelaskan, waktu itu presiden bersama tim Menteri mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok pada Februari, dan saat itu diadakannya tandatangan MOU antara Kementerian BUMN dengan NDRC (national develpoment reformation commission) semacam Bappenas, tapi juga bawahi BUMN Tiongkok,” kata Rini dalam rapat kerja Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (30/6).
Dikatakannya, Dalam MoU tersebut ditekankan bila melakukan kerjasama, maka NDRC akan rekomendasikan perusahaan terbaik dari RRT, begitupun sebaliknya.
Ia menambahkan, kedua, China Development Bank (CDB) juga melakukan penandatanganan MoU dengan Kementerian BUMN menyediakan dana USD 20 M untuk membiayai bila ada proyek yang akan ditangani antara BUMN Indonesia dan China.
“Jadi kalau ada proyek join venture, CDB menyediakan dana sampe USD20 miliar. CDB juga tandatangan MoU dengan PT PLN sebesar USD10 Miliar, untuk proyek pembangkit listrik bila ada investor China yang akan bangun powerplant di Indonesia,” tuturnya.
Selain itu, sambungnya, ada juga tandatangan dengan ICBC yang menyediakan dana USD20 Miliar untuk proyek yang akan dikerjakan BUMN Indonesia dalam infrastruktur, yang tanpa ada join venture dengan China ataupun yan ada join venture.
“Dana itu hanya bisa terealisasi kalau memang ada proyek, dan sudah dilakukan analisa mendetail. PLN baru saja tandatangani proyek pembangunan pembangkit listrik yang ke enam di Cilacap, itu dengan perusahaan Tiongkok. Sudah tandatangan dengan CDB yang dalam proses itu Antam untuk proyek bauksit di Kalimantan,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
