Jakarta, Aktual.com – Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Yorrys Reweyai mengakui belum tahu secara resmi soal pencopotan Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan.
Pencopotan menurutnya lumrah menjelang Musyawarah Daerah (Musda) yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
“Jadi begini, kita memang dalam rangka konsolidasi organisasi. Semua daerah yang sudah habis masa jabatannya harus segera melaksanakan Musda. Untuk itu maka perlu ada Plt dari DPP, kriteria yang diatur dalam AD/ART. Jadi itu normatif saja,” ujar Yorrys di Jakarta, Rabu (31/8).
Lebih lanjut, Yorrys mengimbau agar jangan menafsirkan macam-macam terkait pencopotan Syahrul. Pasalnya, itu hanya menyoal daerah yang telah habis masa baktinya dengan target sebelum Oktober harus segera di musda-kan.
“Untuk melaksanakan musda harus ada Plt. Plt itu aturannya sesuai AD/ART harus dari pengurus harian dari DPP. Jangan prasangka yang macam-macam,” ungkapnya.
Ditegaskan Yorrys, Syahrul tak memiliki masalah dengan kepartaian. Begitu pula tidak melanggar AD/ART. Pergantian sebagai ketua DPD dengan Plt hanya dikarenakan masa jabatannya yang telah habis.
“Bukan (langgar AD/ART). Itu wajib, seperti pemerintahan habis masa jabatan bupati kan mesti Plt. Sebelum Pilkada harus ada Plt. Nanti dalam musda dia punya hak dipilih lagi kalau memang masih ada keinginan dari dia,” jelasnya.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya mencopot Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan. Pencopotan itu dilakukan saat Golkar Sulawesi Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah (musda).
DPP Golkar menunjuk Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas Ketua Golkar Sulawesi Selatan. Nurdin saat ini juga menjabat Ketua Harian DPP Golkar.
*Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
