Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta menelusuri dugaan penyimpangan anggaran dalam Program cetak sawah Kementerian Pertanian (Kementan).
Pasalnya, kementerian yang dipimpin Andi Amran Sulaiman dinilai gagal melaksanakan program tersebut. Yang tak kalah penting adalah pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah seharusnya melakukan audit investigatif terhadap program cetak sawah sebagai landasan penegak hukum dalam menentukan dugaan pelanggaran dan penyimpangan keuangan Negara.
“Program cetak sawah ini adalah sebuah kegagalan. Bahkan diduga ada penyimpangan sehingga tidak berhasil,” kata Uchok, di Jakarta Kamis (6/12).
Sinergitas antarlembaga penegak hukum dengan BPK menurut Uchok merupakan kunci dalam menelusuri dan membongkar modus dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran oleh kementan.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
