Jakarta, Aktual.com — Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Fuad Bawazier, menduga keengganan pemerintah mengumumkan perusahaan pembakar hutan karena ada udang dibalik batu. Mereka, perusahaan pembakar hutan, dimungkinkan para pengusaha yang telah memberikan sumbangan besar pada pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla pada Pilpres 2014.
“Ya mungkin dia (perusahaan) termasuk yang menyumbang (Jokowi-JK), mungkin saja begitu,” katanya dalam diskusi ‘1 Tahun Kabinet Kerja, Hasilnya? Reshuffle Kedua, Siapa Yang Kena?’ di Jakarta, Rabu (4/11) malam.
Menurutnya, Presiden Jokowi telah tersandera berbagai kepentingan yang melingkupinya. Dalam kerang yang lebih besar, Jokowi tersandera dua kepentingan besar yakni parpol pendukungnya dan pengusaha yang memberikan sumbangan besar pada Pilpres 2014. Kepentingan di Istana itu bisa dipilah-pilah lagi dalam skema yang lain.
Kepentingan itulah yang kemudian mempengaruhi berbagai kebijakan yang hendak dikeluarkan pemerintahan sekarang. Dalam hal kabut asap yang sudah memakan korban jiwa, menjadi tidak masuk akal apabila pemerintah bersikukuh tidak mengumumkan perusahaan pembakar hutan.
“Kalau (mau) buat kebijakan harus mikir yang mendanai. Sekarang mau mengumumkan perusahaan pembakar hutan saja, pemerintah bilang tidak akan umumkan dan segala macam. Enggak masuk akal memang,” jelas Fuad.
Untuk diketahui, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan tujuh korporasi dengan penanaman modal asing (PMA) menjadi tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan. Satu perusahaan berbasis di Tiongkok, satu di Australia, dan lima di Malaysia.
Tujuh korporasi itu berinisial, PT ASP (Tiongkok) membakar lahan di Kalimantan Tengah, PT KAL (Australia) membakar lahan di Kalimantan Barat, PT IA (Malaysia), PT H (Malaysia) PT MBI (Malaysia) di Sumatera Selatan, PT PAH (Malaysia) dan PT AP (Malaysia) membakar lahan di Jambi.
Artikel ini ditulis oleh:
