Jakarta, Aktual.com – Pencopotan Brigjen Hasanuddin dari jabatan Wakapolda Maluku oleh Kapolri menjadi perhatian publik. Terlebih, Hasanuddin juga diganjar dengan hukuman mutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.
Mutasi Hasanuddin diduga terkait dengan ketidaknetralannya dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada Maluku. Pengamat Sosial Tammat R Talaohu berpendapat, pencopotan di tubuh Polri tidak berhenti di Wakapolda saja.
“Pencopotan Wakapolda tidak boleh berhenti disitu saja. Karena diduga Kapolres, Kapolsek hingga Bhabinkamtibmas masih terstruktur,” kata Tammat dalam diskusi publik bertema “Netralitas TNI-Polri Jadi Sorotan” di Bumbu Desa, Jumat (22/6).
Suasana netralitas korps Bhayangkara, kata dia, tidak berlaku di Maluku. Hal ini berbahaya jika tidak segera dihentikan dan merembet, sehingga dikhawatirkan memicu konflik serupa tragedi 98. “Ini berbahaya dan jika tidak dihentikan maka kekhawatiran bisa terjadi tragedi 98. Jangan ganggu dan intervensi pilihan masyarakat,” ujar dia.
Tammat menyayangkan jika korps berbaju cokelat itu ditarik-tarik ke ranah politik. Maka itu, Dia menyarankan agar Jenderal Tito Karnavian bisa menertibkan anak buahnya. “Sekali lagi pencopotan pada Wakapolda jangan berhenti disitu tapi ditertibkan hingga ke Bhabinkamtibas,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
