Ratusan aktivis yang tergabung dalam Pemuda Untuk keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) melakukan aksi di Bunderan HI, Jakarta, Minggu (28/6/2015). Dalam aksinya PKPI meminta kepada DPR untuk tidak meloloskan Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Presiden Jokowi segera menarik surat rekomendasi pencalonan Sutiyoso menjadi Kepala BIN.

Jakarta, Aktual.com — Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso akan segera mengecek berkas perkara penyidikan peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang hingga saat ini tak jelas penanganannya.

Dalam parkara ini, mantan Gubernrur DKI Jakarta Sutiyoso yang dicalonkan Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), diduga terlibat dalam peristiwa yang terjadi 19 tahun silam itu.

“Soal berkas itu saya sudah suruh untuk cek, kelanjutannya dimana dan bagaimana. Karena kan itu kejadian sudah lama,” ujar Budi Waseso, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Jenderal bintang tiga yang akrab disapa Buwas itu memberikan tanggapan, sekaligus merespon permintaan dari perwakilan korban kasus 27 Juni yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), untuk menelusuri kelanjutan peristiwa penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Kendati demikian, dirinya masih membutuhkan waktu untuk mencari tahu posisi kasus tersebut apakah sudah kadaluwarsa atau belum, mengingat kasus ini terjadi di zaman Presiden Soeharto.

“Kita telusuri lagi, kita lihat kasusnya sampai mana. Berkasnya perlu di cek, bagaimana administasinya,” tegas Buwas.

‎Sebelumnya, beberapa perwakilan korban Kudatuli yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Senin 29 Juni 2015 kemarin menyambangi Bareskrim Polri dan menemui Kabareskrim, Komjen Budi Waseso.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Nebby