Jakarta, Aktual.com — Kabar reshuffle jilid II dalam postur kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK semakin nyaring terdengar.
Mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, sehingga siapapun yang diganti dan dikurangi harus menerima dengan legowo, termasuk Partai Nasdem.
“Ini tidak bisa dicampuri siapapun. Saya pernah merasakan ya saya ikut saja, tidak boleh orang sakit hati, tidak rela, tidak ikhlas. Orang kalau sudah dilantik itu dia siap setiap saat diganti, kayak di militer, dilantik siap diganti,” ucap Tedjo menjawab pertanyaan aktual.com, di Jakarta, Rabu (28/10).
Dikatakan Tedjo, meski dirinya sudah berada diluar pemerintahan, namun tetap membantu tugas presiden. Semua menteri harus legowo bila pada akhirnya direshuffle presiden.
“Ya harus begitu, beliau (menteri) kan pembantu yang diangkat, ya terserah yang mengangkat, Makanya pas saya direshuffle, saya tak pernah tanya kenapa saya diganti, apa salah saya, saya hanya mengatakan ‘siap’,” sebut dia.
Bahkan, pasca dirinya dicopot dari posisi Menko Polhukam, hanya menyampaikan empat hal kepada presiden. Pertama, berterimakasih telah dipercaya membantu presiden di kabinet. Kedua, meminta maaf bila ada kesalahan selama menjabat sebagai menteri.
“Ketiga, dirinya tetap akan membantu tugas presiden. Dan keempat saya mohon pamit,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
