Aktivis dari Solidaritas untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (Suropati) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Freeport, Plaza 89 Kuningan, Jakarta, Rabu (26/11). Mereka menuntut agar pemerintah tidak memperpanjang kontrak dengan Freeport. Dimana Freeport yang dipimpin James R. Moffett tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Minerba. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Perekonomian dunia saat ini seperti dikendalikan korporasi. Melalui skenario untuk menguasai sumber-sumber daya alam di berbagai belahan dunia. Termasuk Indonesia.

Penilaian itu disampaikan koordinator pusat Front Nasionalisasi Freeport (FNF) Ide Bagus Arief, saat berunjukrasa di depan kantor Freeport, di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/12).

Fenomena seperti itu, menurut dia, terjadi di Indonesia dengan keberadaan Freeport. Dimana pemerintah seperti tidak berdaya dengan keinginan Freeport terkait keinginan untuk perpanjang kontrak.

Alhasil, kata dia, Indonesia saat ini tidak jauh berbeda dengan jaman penjajahan, dengan tunduk terhadap intervensi modal asing seperti Freeport.

“Situasi negara kita sekarang mundur kembali pada masa penjajahan. Terbukti dengan adanya intervensi dari modal asing. Negara kita sekarang sudah sepenuhnya dikolonisasi (oleh Freeport),” ujar Ide, kepada Aktual.com, Selasa (8/12).

Padahal, ujar dia, eksploitasi emas oleh Freeport di tanah Papua sejak tahun 1967 lampau hanya memberi segelintir keuntungan saja bagi rakyat Papua khususnya dan rakyat Indonesia.

“Sudah 48 tahun PT Freeport Indonesia merampok harta dan merusak bumi Papua. Dari total produksi PT Freeport Indonesia, Indonesia hanya mendapatkan keuntungan dari kepemilikan saham 9 persen dan royalti sebesar 1 persen,” ujar dia.

Ide menilai pertambangan emas dan tembaga Freeport jelas tidak memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Papua. “Justru Provinsi Papua menjadi provinsi yang miskin dan terbelakang,” imbuhnya.

Mengenai keberadaan aparat keamanan di tanah Papua, menurut Ide itu hanya untuk melindungi kepentingan Freeport. Bukan melindungi kepentingan rakyat Papua sendiri.

“Militer di sana menjaga beroperasinya tambang emas dan tembaga yang dilakukan Freeport atas tanah Papua,” kata dia.

Untuk itu, Ide mengaku setuju jika rakyat Papua ingin adanya penarikan aparat militer dari sana. “Itu sah-sah saja. Karena korbannya saudara sebangsa kita juga, masyarakat Papua,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS