Sejumlah wisatawan berjalan di dermaga untuk berwisata dengan kapal laut di Serangan, Denpasar, Jumat (13/1). Bali menargetkan pemberdayaan pelabuhan laut yang bisa mengakomodasi kapal pesiar sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di tahun 2017 yaitu sebanyak 5,5 juta orang dari sebelumnya 4,4 juta orang pada tahun 2016. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/foc/17.

Jakarta, Aktual.com – Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengeluhkan kondisi tidak seimbangnya jumlah kapal penyeberangan dengan dermaga di pelabuhan sehingga menimbulkan iklim usaha yang kurang kondusif.

“Tol laut sebenarnya sudah lama dilaksanakan oleh anggota Gapasdap. Akan tetapi, kendala kami kekurangan infrastruktur dermaga di pelabuhan,” kata Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (21/1).

Berbicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PT Dharma Lautan Utama 2017, Khoiri mencontohkan di Pelabuhan Merak, Banten, yang menghubungkan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung, ada 58 kapal penyeberangan. Pada tahun 2017 ada rencana penambahan 13 izin baru.

Namun, dermaga yang tersedia saat ini hanya lima pasang. Padahal, idealnya satu pasang dermaga untuk lima kapal ferry. Dengan kondisi yang demikian, dermaga yang ada hanya cukup untuk 25 kapal saja. Akan tetapi, kenyataannya sudah ada 58 kapal dan akan ditambah 13 kapal lagi.

“Jadi, kami hanya beroperasi dalam satu bulan 12 hari saja. Itu yang saya sebut iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak seimbang antara jumlah kapal dan dermaga,” katanya.

Pihaknya sudah menyampaikan kondisi ketidakseimbangan antara jumlah kapal penyeberangan dan fasilitas dermaga di pelabuhan kepada Komisi VI DPR RI agar bisa mendapat perhatian.

“Kondisi itu hampir terjadi di seluruh pelabuhan Indonesia, termasuk Pelabuhan Lembar-Padang Bai,” ucapnya.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono yang hadir pada Rakernas PT Dharma Lautan Utama juga mengakui adanya ketidakseimbangan jumlah kapal penyeberangan dengan dermaga di pelabuhan.

“Saya juga mendapatkan informasi dari Gapasdap,” katanya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya membangun terlebih dahulu infrastruktur dermaga di pelabuhan sebelum menambah jumlah kapal yang melayani penyeberangan antarpelabuhan.

“Pemilik kapal tetap mengeluarkan biaya relatif tinggi walaupun kapalnya tidak beroperasi. Masalah itu bisa diatasi segera dengan membangun sarana kepelabuhanan dengan cepat,” kata Bambang. (Ant)

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS