Jakarta, Aktual.com – Keseriusan Panitia Khusus DPRD DKI yang menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, mulai diragukan.
Indonesia For Transparency And Accountability (Infra) menduga pansus tidak benar-benar serius keluarkan rekomendasi terkait pembelian lahan yang dilakukan Pemprov DKI itu, berdasarkan fakta hukum dan menindaklanjuti sesuai fungsi dan kewenangan dewan berdasarkan PP 16/2010 dan UU MD3.
Direktur Executive Infra, Agus Chairudin mengaku khawatir nasib pansus kali ini mirip dengan pansus-pansus yang dibentuk dewan sebelumnya. “Yang tidak jelas kelanjutannya,” kata Agus kepada Aktual.com Rabu (9/9).
Sebab sebelumnya, kata dia, pansus pernah berjanji akan menyampaikan hasil kerjanya ke masyarakat di tanggal 7 September. Yakni di batas akhir bagi Pemprov DKI untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK.
“Ternyata ini sudah tanggal 9 September, belum juga diumumkan. Hal ini tentu membuat bertanya-tanya. Akibatnya masyarakat pun jadi menduga-duga ada sesuatu,” kata dia.
Selain itu, Agus juga menyoroti penggelontoran mobil dinas pinjaman untuk para anggota dewan dari Pemprov DKI senilai total Rp41 miliar. Dia menduga, mobil dinas berupa sedan mewah Toyota Corolla Altis berjumlah 101 unit itu sengaja digelontorkan untuk ‘membungkam’ pansus yang dibentuk dewan.
Sebab pengadaan mobil itu, kata dia, sebelumnya tidak dianggarkan. “Jangan mentang-mentang APBD 2015 pakai Peraturan Gubernur (Pergub) lalu anggaran mobil dinas itu main diadakan begitu saja. Di Pergub itu memang tidak ada pembelian mobil dinas. Tentunya Mendagri Tjahjo Kumolo harus menyoroti, jangan karena Pergub lalu seenaknya saja,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
