Jakarta, Aktual.com —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum berhenti mengkritik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang di dapat Pemprov DKI dalam mengelola anggaran tahun 2014.
Buat Ahok, predikat dari BPK tidaklah penting. Sebab belum tentu predikat dari BPK menunjukkan kinerja sebuah pemerintahan daerah.
Ahok mencontohkan hasil audit BPK atas Pemerintahan Provinsi Banten tahun 2013 lalu. Saat itu BPK memberikan opini WTP kepada Pemprov Banten. Padahal dalam kenyataannya di provinsi terbarat pulau Jawa itu ditemukan dugaan kasus korupsi alat kesehatan.
“Saya bilang kan ke BPK, coba lu lihat tuh Banten, dapet WTP toh? Padahal ada kasus alat kesehatan, diproses juga gubernurnya. Jadi selama ini BPK auditnya tuh ngapain?,” kata Ahok, Rabu (8/7).
Dia tak mempermasalahkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Bahkan Ahok tak risau, kalaupun BPK memberikan disclaimer.
“Ini buat saya bukan persoalan WDP nya atau apa, karena saya dikasih disclaimer pun nggak ada urusan. Karena yang menentukan saya jadi gubernur itu warga DKI bukan BPK,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
