Jakarta, Aktual.com — Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino memilih untuk menempuh jalur hukum terkait aksi pemogokan kerja yang terjadi di Jakarta International Terminal Container (JICT).
Lino mengaku telah melaporkan beberapa pihak kepada aparat kepolisian, mengingat tindak pemogokan merupakan bentuk sabotase dari aset negara yang menyebabkan kerugian.
“Saya urusan ke polisi saja itu, kan sabotase, itu kriminal. Biar polisi saja yang urusin, karena sabotase aset negara kan hukumannya berat banget, apalagi masyarakat dikorbankan, itu biar polisi yang urusin, sudah saya laporkan,” kata Lino saat ditemui usai halal bihalal di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (31/7).
Ia menjelaskan, bahkan saat ini beberapa karyawannya juga sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi dalam aksi pemogokan kerja beberapa hari lalu.
Diakuinya, meski terbilang mengganggu dan merugikan, namun tidak banyak hal yang dirugikan. “Yang keganggu sedikit saja, itu hanya 1 kapal, JICT kan satu terminal, kita kan punya banyak terminal, jadi jangan terlalu diblow-up lah,” terangnya.
Sementara itu, Presiden Indonesia Port Watch (IPW) Syaiful Hasan mengatakan bahwa Lino harus bertanggung jawab atas kerugian akibat aksi stop kerja ratusan anggota Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Pasalnya, aksi mogok kerja ini dinilai telah merugikan pemilik barang dan perekonomian negara.
“Pelabuhan rugi puluhan miliar Rupiah. Dirut Pelindo II RJ Lino harus tanggung jawab. Aksi main pecat Lino telah berdampak kepada kerugian berbagai pihak termasuk Kamtibmas. Harusnya dia bisa jaga iklim kondusivitas,” tegasnya.
Dirinya juga menyayangkan akibat aksi tersebut menyebabkan kemacetan dan menahan 3.663 petikemas yang sedianya akan bongkar muat di terminal petikemas terbesar Indonesia yang dikelola oleh Hongkong tersebut.
“Dampak kerugian jelas puluhan miliar hanya karena aksi industrial yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Ini terkesan seperti sengaja ingin bikin gaduh,” tukas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
