Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kerap meminta banyak pihak, termasuk koperasi dan dana pensiun yang dikelola di bawah kementerian/lembaga (K/L) dan BUMN, untuk ikut mengembangkan proyek infrastruktur.
Pasalnya, pemerintah sudah gelagapan membiayai proyek infrastruktur dengan dana APBN. Maka, sumber-sumber dana lain didorong untuk terlibat, termasuk dari dana pensiun (dapen).
Namun, imbauan Menkeu ini sepertinya belum banyak yang mengikuti. Bahkan boleh dibilang nyaris belum ada. Pengelola dapen lebih tertarik menyimpan dana jangka pendek seperti di saham, sekalipun di tengah volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang masih tinggi.
“Kami mau aman dulu. Jadi belum ada keinginan untuk menaruh investasi di proyek infrastruktur. Masih alasannya kehati-hatian,” dalih Presiden Direktur Dapen Pertamina di Jakarta, Rabu (8/6).
Kendati alasan kehati-hatian, kenyataannya porsi investasi dari dapen yang dikelola banyak ditaruh di portofolio investasi saham. Padahal saat ini volatilitas saham cukup tinggi.
“Untuk di saham sebanyak 27 persen dan tertinggi di SUN (Surat Utang Negara) porsinya 28 persen. Ada juga investasi penyertaan langsung sebanyak 18 persen. Deposito juga kecil di bawah 5 persen, dan kalau reksa dana masih 2 persen,” papar dia.
Sementara dapen Pertamina saat ini mengelola dana milik para karyawan dan pensiunan PT Pertamina (Persero) sebanyak Rp9,8 triliun.
“Tapi kalau dilihat porsinya, kami juga sudah ikuti keinginan pemerintah agar jangan terlalu banyak menyimpan dana di deposito bank. Dana kami di situ (deposito) hanya mampir saja,” tukas dia.
Yang terbaru, Dapen malah menyimpan dana di reksa dana Premier ETF SRI-Kehati melalui PT Indo Primier Investment Management (IPIM). Untuk portofolio ini, pengelola dana menaruh sebanyak 3% dari total dana yang dikelola.
Sebelumnya, Menkeu menyebut penggunaan dana menganggur seperti dana pensiun itu belum optimal. Paling banyak hanya ditaruh di instrumen deposito.
“Memang ada return-nya, tapi itu kecil. Mestinya dana-dana seperti dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, dan koperasi-koperasi K/L ikut membiayai infrastruktur,” terang Menkeu.
Karena, kata dia, pemerintah berkeinginan pembiayaan infrastruktur itu berasal non APBN, maka harus banyak menggali sumber pendanaan. “Dan pemerintah berharap yang sudah ada dana yang menganggur bisa dialihkan ke proyek infrastruktur,” pinta dia.
Artikel ini ditulis oleh:
