Jakarta, Aktual.com – Wacana mahalnya tarif tol di Indonesia telah direspon pemerintah dengan beragam argumentasi, di antaranya oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, juga Menteri PPPN/Kepala BAPPENAS.
Namun, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai, respon pemerintah tetap menampik dan ‘kekeuh’ berpendapat bahwa tarif tol di Indonesia tidak mahal.
“Kami himpun data ini dari berbagai sumber di beberapa negara. Di antaranya Malaysia dan Brasil. Sebagai contoh tarif tol Johor Baru ke Kuala Lumpur dalam kisaran 50.5 Ringgit Malaysia, jarak Johor Baru – Kuala Lumpur berkisar 350 kilometer,” ujar Suhendra, Minggu (10/2).
Jika dihitung dalam rupiah kurs 1 RM adalah Rp3.400, maka per kilometer tarif tol Kuala Lumpur – Johor Baru adalah Rp490. Dengan demikian, lanjut Suhendra, pelayanan dan fasilitas jalan tol Johor-KL dikenakan tarif yang sangat murah.
“Secara pribadi, kami sudah berkali-kali melewati jalan tol ini,” ungkap mantan Staf Khusus Menteri PU periode 2005-2009 dan Staf Khusus Menteri PUPR periode 2014-2018 tersebut.
Contoh berikutnya adalah tarif tol di negara Amerika Selatan seperti Brasil. Di negara ini rata-rata tarif tolnya kisaran Rp420 per kilometer. Menurut Suhendra, Brasil juga dapat dijadikan contoh bagaimana pelayanan dan performa jalan tolnya cukup baik.
Jarang sekali terdapat kemacetan di jalan tol. Keselamatan pengguna jalan menjadi utama, ada juga keistimewaan bagi manula dan bumil (ibu hamil) yang tidak boleh antri (prioritas) saat akan melintas di pintu tol,” ungkapnya.
Kemudian dibandingkan dengan tarif tol ruas trans Jawa yang rata-rata Rp1.000 a Rp1.500 per kilometernya tentu tarif tol di Malaysia dan Brasil jauh lebih murah. Bila pembandingnya tarif tol Jagorawi dan Cikampek disebut lebih murah, dalam hal ini harus dilihat dari berbagai perspektif.
“Justru pada dua ruas tol tersebut sudah layak digratiskan. Kenapa justru masih diberlakukan tarif bagi pengguna jalan tol? Pertimbangannya adalah masa konsesi jalan tol Jagorawi sudah berakhir beberapa tahun lalu,” papar Suhendra.
Pun tol Cikampek, yang masa konsesinya sudah berakhir pada tahun 2018 lalu, semestinya BUJT, pengelola jalan tol dan pemerintah menggratiskan ruas-ruas tol yang masa konsesinya sudah berakhir.
“Bukan malah justru tetap dikenakan tarif/biaya tol yang membebani masyarakat pengguna jalan,” ucapnya.
Kata Suhendra, penghapusan tarif tol pada ruas-ruas tol yang telah berakhir masa konsesinya, akan menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo-Sandi, jika rakyat memandatkan mereka menjadi Presiden dan Wapres RI melalui Pilpres mendatang.
“Pertimbangan atas penghapusan tarif jalan tol pada ruas yang telah berakhir masa konsesinya, tentu sudah mengembalikan biaya investasi dan memberikan keuntungan (profit) kepada pengelola (BUJT atau investor), tentu dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku,” terangnya.
Artikel ini ditulis oleh:
