Jakarta, Aktual.com — Meski berstatus badan milik Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI nyatanya tak mudah membeli lahan di Jakarta. Lahan yang rencananya dibangun untuk lokasi binaan (lokbin) bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi salah satu solusi menertibkan PKL di Jakarta.
“Sebetulnya kita ada program pengadaan lahan untuk menampung PKL. Tapi lahan di DKI tidak mudah dicarinya,” kata Sri Indrastuti, Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Dinas KUMKMP DKI, Rabu (24/6).
Tingginya harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan lokasi menjadi alasan pembelian lahan sulit terealisasi. Padahal tahun ini, Pemprov DKI sudah menyediakan dana segar mencapai Rp 6 triliun untuk pembelian tanah.
“Lokasi itu susah dicarinya karena harga jual kadang tinggi sekali, tidak sesuai NJOP,” ujarnya.
Ia mengakui pengadaan lahan untuk pembangunan lokbin PKL sangat dibutuhkan. Mengingat jumlah pedagang yang terdaftar sebagai binaan saat ini tercatat mencapai 40.686 orang.
“Jumlah tersebut termasuk para pedagang yang berjualan di Lenggang Jakarta, Kampung Lima Sabang, Blok S, Pecenongan, dan Melawai,” sambungnya.
Sambil menunggu lahan tersedia, Sri mencoba menggandeng pihak pengelola pusat perbelanjaan untuk bisa memberikan ruang pada PKL binaan Pemprov.”Kita berharapnya pengelola mall dan kantor beri sedikit tempat untuk PKL kita. Kita lagi cari cara bagaimana mereka bisa kasih ruang untuk PKL,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
