Jakarta, Aktual.com – Mengacuhkan dinasti politik sama saja dengan membiarkan sofa usang yang bertahun-tahun tak berpindah tempat. Pemerintah diibaratkan sebagai lantai yang tidak bisa dibersihkan lantaran sofa usang tidak pernah digeser.
“Kalau sofanya tidak digeser, kecoa mati ada disitu, debu ada disitu, kaos kaki yang hilang ada disitu. Kalau dinasti politik terus yang memimpin, peluang perbaikan jadi tidak ada. Syukur-syukur anggota keluarga terus yang mimpin biar bisa nutupin kasusnya,” kata Sudirman Said, Sabtu (7/1).
Ketua Institut Harkat Negeri itu menyatakan demikian dalam diskusi di Menteng, Jakarta. Menurut eks Menteri ESDM, harus ada upaya yang dilakukan demi meredam berkembangnya atau munculnya dinasti politik, yakni pendanaan partai politik.
Dengan sistem pendanaan parpol maka kesempatan orang-orang untuk masuk ke parpol semakin terbuka. Karena parpol bukan mengukur orang karena kemampuan membayar, melainkan kompetensinya dalam berpolitik.
“Sekarang alokasi APBN untuk parpol yang resmi, 0,010 persen. Padahal kalau 1 persen (dari total APBN), untuk parpol hanya Rp 20 triliun,” jelasnya.
Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo sebelumnya ditempat yang sama mengatakan, ada dua aspek yang dianggap krusial dan berdampak pada keberlangsungan partai. Dua aspek ini yang menurutnya mesti teralokasi dananya dari anggaran yang diberikan negara.
“Ada dua sasaran, pertama pendanaan operasional parpol, kedua pendanaan kampanye. Kalau pendanaan parpol ini pembiayaan reguler. Salah satunya untuk kaderisasi,” kata Adnan.
(Zhacky Kusumo)
Artikel ini ditulis oleh:
