Dinilai Bahayakan Ekonomi Indonesia, Jokowi Diminta Berhentikan Menteri Perdagangan

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo, diminta berhentikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, karena dinilai membahayakan perekonomian Indonesia. Hal ini akibat dari banyaknya impor pangan yang terjadi beberapa waktu belakangan.

“Saya minta Presiden Jokowi untuk bertemu secara informal dengan Ketua Partai Nasional Demokrat (Surya Paloh) untuk meminta usulan pengganti Enggartiasto karena sudah membahayakan ekonomi Indonesia,” ungkap mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, di Jakarta, Rabu (21/3).

Rizal menduga, impor pangan yang dilakukan pemerintah, dimanfaatkan pihak-pihak mendapatkan dana untuk pembiayaan politik.

“Biaya politik yang paling besar itu ada di impor pangan,” tuturnya.

Rizal yang mengukuhkan diri sebagai calon presiden 2019 ini mengungkapkan, harga pangan yang diimpor ke Indonesia dua kali lipat lebih mahal dibandingkan harga pangan di negara lain. “Jadi, pihak yang memperoleh kuota impor pangan tentu akan mendapat untung besar,” ungkapnya.

Akibat kebijakan impor pangan tersebut, kata Rizal, mematikan pendapatan petani Indonesia, karena dilakukan pada waktu yang tidak tepat, yakni saat petani lokal justru panen hasil tanamnya. “Kebijakan itu tentu menyebabkan harga anjlok dan merugikan para petani yang sejak lama menantikan hasil tanamnya,” paparnya.

Ia menyontohkan, hal itu terjadi di Brebes beberapa bulan lalu. Pemerintah memutuskan impor bawang justru ketika menjelang masa panen. Alhasil, harga bawang anjlok, petani pun misuh-misuh. Kemudian, saat panen selesai, impor malah berkurang, sehingga harga naik sekitar Rp10.000.

Begitu pula yang terjadi dalam kebijakan impor gula saat panen tebu, dan impor beras justru menjelang panen pada kuartal pertama tahun ini.

“Kalau impor karena cuaca dan lain-lain saya setuju, tapi tidak kalau kelangkaan ada dengan alasan yang dibuat-buat,” tegas dia.

Khusus untuk impor beras, Rizal mengkritik kinerja Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tidak menjalankan perannya dengan baik. Beberapa bulan lalu, Bulog tak menyerap hasil produksi petani 100 persen karena menganggap harga gabah saat itu mahal, otomatis stok di gudang pun menjadi minim. Tidak hanya itu, operasi pasar juga tidak dilakukan dengan baik sehingga harga pasar bergejolak.

“Saya pernah menjadi Kepala Bulog, dan tahu cara melakukan pengendalian harga. Harusnya Bulog punya strategi yang tepat untuk mengendalikan harga, tidak bisa menunggu saja, dan setiap hari harus terus memonitor,” katanya.

Beberapa waktu terakhir, pemerintah memang gencar mengambil kebijakan impor berbagai bahan pangan. Mulai dari gula, daging, bawang, beras, hingga garam.

Pada awal 2018, pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras khusus dengan kuota sebesar 500 ribu ton yang berlaku sampai Juni tahun ini.

Dari kuota tersebut, pemerintah telah mengimpor 261 ribu ton pada akhir Februari, dan sebanyak 159 ribu ton beras impor akan masuk ke Indonesia akhir Maret ini.

Kementerian Perindustrian memperkirakan garam impor untuk industri akan tiba di Indonesia paling lambat Mei 2018. Garam impor berasal dari China, Australia, India, dan beberapa negara lain.

Hal itu dilakukan menindaklanjuti Surat Persetujuan Impor (SPI) garam sebanyak 676 ribu untuk kebutuhan 27 industri.

Artikel ini ditulis oleh: