Karyono melanjutkan, indikator aksi 212 ada muatan politik yakni adanya pernyatan-pernyataa yang mengandung unsur politis. “Selain di DKI Jakarta, informasi itu juga disebarkan di daerah-daerah. Apalagi saat ini menjelang Pilkada,” paparnya.
Karyono mengakui, memang tidak salah setiap orang berkumpul untuk berpolitik. Karena setiap warga negara memiliki hak berpolitik. Namu dalam berpolitik di Indonesia ada rambu-rambu dan peraturan yang harus ditaati diantaranya harus berideologi Pancasila. Sehingga jika ada organisasi yang tidak berlandaskan Pancasila maka harus dibubarkan sesuai UU Nomor 2 tahun 2017.
“Saya bangga jika kawan-kawan di 212 mengatakan benar saya ada agenda politik dan membentuk parpol,” jelasnya.
Adanya gerakan politik dalam Aksi 212 juga disampaikan Koordinator Komnas Gerakan Mahasiswa 212 El hakim. Dengan adanya gerakan politik, maka pihaknya tidak sepakat dengan acara reuni akbar 212. Pasalnya reuni yang diselenggarakan di Monas, Gambir, Jakarta Pusat itu diduga bermuatan poltik.
“Kami Komite Nasional Gerakan Mahasiswa 212 menyatakan dengan tegas menolak dijadikan alat kepentingan atau komoditas politik untuk meraih kekuasaan dalam bentuk apapun. Kami mau murtad dari 212 tapi murtad ke jalan yang benar,” katanga.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
