Jakarta, Aktual.com – Humas Panguyuban Pengemudi Angkatan Darat (PPAD), Suharto menyatakan, Kemenkominfo menjadi satu-satunya instansi yang tidak berani menutup aplikasi taksi online seperti Uber dan Grab Taxi.
“Kemenkominfo menjadi satu-satunya yang tidak berani menutup,” ucapnya usai bertemu dengan Mentri Kominfo, Rudiantara, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (22/3).
Padahal, sambung Suharto, Kemenhub dan Dinas Perhubungan Jakarta telah meminta Kominfo untuk menutup aplikasi tersebut.
Namun, kata Suharto, meskipun Rudi memiliki domain untuk menutup aplikasi tersebut, ia hanya memutar-mutar alasan. Yang menyatakan bahwa yang bisa menutup perusahaan ilegal tersebut ialah Kemenhub atau Gubernur.
“Ini aneh, ada perusahaan ilegal tapi gak bisa nutup,” tanyanya heran.
Menanggapi kisruh yang sedang terjadi di Ibu Kota antara supir taksi dan pengemudi aplikasi online, menurut Suharto, itu dikarenakan sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap keberadaan perusahaan ilegal itu.
“Ini chaos dimana mana, ini kan bahaya Nasional,” tuturnya.
Selain itu juga banyaknya massa yang tak sanggup dikontrol oleh pihak keamanan dan juga koordinator aksi.
“Tidak Instruksi (kekerasa) dari Kami. Tapi karena banyaknya massa, jadi kami tidak bisa mengontrol,” jelasnya.
Untuk itu, Suharto menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi ulang dengan pihak perusahaan taksi lain untuk melakukan aksi nasional dengan jumlah yang lebih besar.
“Hari ini saja di Jakarta sudah hampir 20.000 pendemo, kalau Nasional tidak dibayangkan kira kira ratusan ribu,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
