Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhyono dan Sylviana Murni (kiri), Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (tengah) bersama Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ( kanan) mengikuti Debat ke-3 di Jakarta, Jumat (10/2/2017). Tema dalam Debat ke-3 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengusung tema Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Masyarakat Jakarta. AKTUAL/Munzir
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhyono dan Sylviana Murni (kiri), Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (tengah) bersama Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ( kanan) mengikuti Debat ke-3 di Jakarta, Jumat (10/2/2017). Tema dalam Debat ke-3 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengusung tema Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Masyarakat Jakarta. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Ada cara-cara khusus dalam menghadapi warga DKI Jakarta, yang dimana menurut Calon Wakil Gubernur DKI nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat, memerlukan ketegasan.

Hal ini disampaikan untuk menanggapi sindiran Cawagub DKI nomor 1, Sylviana Murni, yang menyebut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah memaki-maki perempuan penerima Kartu Jakarta Pintar.

“Tadi disampaikan dengan sangat kacau. Antara satu perempuan, dua perempuan dengan kaum perempuan berbeda. Ketika ada ketidakjujuran untuk mendidik perlu sekali waktu kata-kata yang tegas dan jelas. Sehingga, benar-benar kita akan dididik mempunyai moral yang jujur, moral yang bertanggungjawab,” papar Djarot dalam debat putaran terakhir di Jakarta, Jumat (10/2).

Menariknya, Djarot seraya mengakui kalau Ahok memang pernah bersikap seperti sindirian Sylvi. Namun, politikus PDI-P itu mengklaim kalau Ahok yang kini berstatus sebagai terdakwa penodaan agama, sudah berubah.

“Tetapi, yang perlu saya sampaikan di sini, bukankah sekarang Pak Ahok sudah menjadi Basuki. Sehingga proses belajar ini menjadi bagian terpenting bagi kita untuk benar-benar melakukan tindakan-tindakan korektif,” terangnya.

Kembali ditekankan Djarot, sikap tegas kepada warga Ibu Kota tentu diperlukan. Tujuannya agar masyarakat Jakarta bisa bertanggungjawab dan menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya soal KJP.

“Kami betul-betul sangat anti terhadap korupsi, kami sangat anti terhadap penyelewengan. Oleh sebab itu, untuk memberikan pendidikan perlu di Jakarta ada shock thrapy. Supaya masyarakat betul-betul mampu bertanggungjawab,” jelasnya.

(Zhacky Kusumo)

Artikel ini ditulis oleh: