Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi V DPR, khususnya dari partai pendukung pemerintah, mendesak Presiden Jokowi mencopot Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Desakan ini dilontarkan karena Jonan dinilai tak mampu membenahi persoalan penerbangan di tanah air.
Hal ini terkait insiden tabrakan antara pesawat Batik Air dengan TransNusa di Bandar Udara Halim Perdanakusuma pada Senin (4/4) lalu.
“Ini insiden bodoh yang menempeleng Menteri,” kata anggota Komisi V dari F-PDIP, Rendy Lamajido, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (19/4).
Meskipun tak ada korban jiwa, dalam insiden tersebut pesawat TransNusa bertipe ATR rusak di bagian ekor dan sayap bagian kiri dan pesawat Batik Air Boeing 737 rusak pada bagian ujung sayap sebelah kiri.
Berdasarkan catatan Aviation-Safety.net, insiden kecelakaan ini adalah yang kesepuluh yang terjadi sejak 2015 hingga April 2016. Korban tewas pun mencapai 203 orang. Angka itu di luar kecelakaan AirAsia PK-AXC di Laut Jawa pada Desember 2014 yang menewaskan 162 kru dan penumpangnya.
Sementara, pengamat penerbangan Gerry Soejatman menilai banyaknya insiden penerbangan belakangan ini karena Kementerian Perhubungan yang dipimpin Jonan kerap memberi sanksi sebelum hasil penyelidikan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi tuntas.
“Manusia itu kan memang bisa salah, tapi salahnya itu dimana, tapi lagi-lagi Pak Menhub justru malah membekukan izin perusahaan. Lalu buat apa KNKT, karena belum tentu salah juga,” ujar Gerry.
Jonan sendiri pernah mengaku menerima bila dirinya dicopot presiden dari kursi menhub. Baginya, reshuffle merupakan wewenang dari presiden.
“Kalau memang tidak bisa memenuhi target standar, saya diberhentikan, tidak masalah itu,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
