Jakarta, Aktual.com — Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Mursidin mengatakan, permasalahan sosial di DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan memiliki banyak varian, namun hampir semuanya bersumber dari permasalahan ekonomi.
Mursidin memberikan contoh masalah sosial karena faktor ekonomi yang paling kongkret adalah keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) .
“Karena Jakarta menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (2/3).
Sudinsos Jakarta Selatan telah berupaya mengatasi permasalahan sosial tersebut dengan berfokus pada pelayanan masyarakat dan melakukan kerja sosial yang bersifat mengayomi.
Menurut Mursidin, pihaknya memiliki petugas di setiap kecamatan seperti, satgas pelayanan, pengawasan dan pengendalian sosial (P3S), yang bertugas menjangkau dan memberikan asistensi bagi para PMKS jalanan.
“Tugas mereka semua itu melayani secara persuasif, tidak dengan memaksa. Kami berupaya melakukan itu tanpa paksaan karena kami ingin mengubah cara pandang mereka yang sebelumnya meminta, agar mereka mau mandiri. Itu tidak mudah,” ucap Mursidin.
Kemudian, untuk menekan pertumbuhan PMKS jalanan, Sudinsos Jakarta Selatan juga melakukan sosialisasi dengan lurah dan camat mengingat awal mula PMKS berasal dari daerah pemukiman. Sosialisasi tersebut bertujuan sebagai deteksi dini agar PMKS tidak bertambah banyak.
“Selama ini yang kami jaga itu di lampu merah di zona satu atau ring satu. Padahal mereka tidak mungkin ‘ujug-ujug’ ada di ring satu jika sebelumnya bukan berasal dari ring dua atau tiga yang ada di pemukiman,” ungkap Mursidin.
Dia juga menginginkan adanya nota kesepahaman (MoU) dengan Polda terkait penjangkauan PMKS karena PMKS sangat mungkin memiliki komunitas atau perkumpulan yang bisa membahayakan petugas sudinsos di lapangan.
“Kami ingin ada ‘back up’ agar keselamatan petugas kami ketika melakukan penjangkauan bisa terjaga,” ucap Mursidin.
Keterlibatan Masyarakat Selain petugas lapangan, Sudinsos Jakarta Selatan juga menggandeng masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial, seperti pilar-pilar sosial yang di dalamnya ada pekerja sosial masyarakat (PSM), tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK), karang taruna, dan lain-lain.
“Mereka tahu kondisi masyarakat yang ada di daerahnya sehingga mereka bisa membantu kami yang bertugas sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami tak boleh mengabaikan peran mereka,” kata Mursidin.
Sudinsos Jaksel terutama ingin memaksimalkan keberadaan Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) sebagai tempat untuk berkumpul dan melakukan aktivitas sosial dengan harapan agar permasalahan sosial yang di daerah tersebut segera ditangani.
Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dalam siaga bencana terutama di daerah yang rawan bencana banjir, kebakaran, dan bencana sosial lainnya. Pihak Sudinsos Jaksel telah menetapkan kampung siaga bencana di delapan titik yang dikelola oleh taruna siaga bencana dan warga setempat.
Mursidin mengatakan fungsi kampung siaga bencana tersebut adalah untuk mendekatkan bantuan ke masyarakat agar bantuan-bantuan dapat segera didistribusikan kepada korban yang terkena dampak bencana.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
