Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Oleh Presiden, Menkeu diminta menjelaskan progres penerimaan pajak 2016 yang tinggal dua bulan lagi.
Kemudian, terkait implementasi anggaran di APBN 2017 termasuk evaluasi kebijakan subsidinya. Dan ketiga membahas proyeksi 2018 yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1%.
“Hari ini kita bahas tiga hal. Pertama, bagaimana menyelesaikan APBN 2016 dalam dua bulan ke depan, terkait sisi penerimaan pajak,” ujar Menkeu di Istana, Jakarta, Rabu (2/11).
Dari pembahasan terkait penerimaan perpajakan itu, kata Menkeu, harus ada perbaikan agar bisa mencapai penerimaan negara sesuai yang ditargetkan dalam APBNP 2016, yaitu Rp1.320 triliun.
“Juga masalah belanja negara dalam dua bulan ke depan untuk tetap dilakukan dengan prinsip eksistensi,” ujarnya.
Sementara, kata dia, jika ada kegiatan yang terkena pengurangan anggaran, agar diprioritaskan masuk di tahun 2017, sehingga tidak ada program pemerintah yang terhenti atau terpotong. Yang ada, bisa terpenuhi di tahun depan.
Pembahasan kedua, terkait impelentasi APBN 2017. Lanjut Menkeu, pemerintah menyiapkan dari sisi dokumen seperti dipa, perpres-nya, dan persiapan procurement-nya. Sehingga pada Januari nanti, terutama Kementerian/Lembaga (K/L) yang punya anggaran belanja cukup besar bisa memulai tanpa harus menunggu.
“Biasanya bulan Maret baru bisa belanja. Sehingga tahun depan, mungkin bisa dimajukan di Januari,” katanya.
Langkah ini dianggap penting. Pasalnya, pertumbuhan ekononi harus dijaga momentumnya. Dan terutama dengan adanya kegiatan intensifikasi dari sisi pemungutan pajak dari program tax amnesty.
“Maaka kita bisa menyeimbangkan antara uang yang diambil pemerintah melalui perpajakan, dengan belanja pemerintah. Sehingga perekonomian tidak terlalu tertekan dengan banyaknya dana yang diambil melalui perpajakan. Itu sangat penting,” jelas Menkeu.
Selain itu, pemerintah juga mulai menyiapkan langkah untuk 2017. Terutama dari sisi perubahan desain subsidi baik itu untuk listrik, LPG, pupuk, dan lainnya.
Makanya, para menteri terkait perlu untuk melakukan persiapan agar alokasi subsidi bisa tetap dijaga, dan penerima subsidi tetap tetap sasaran. Apakah itu petani untuk subsidi pupuk dan benih, atau kelompok masyarakat miskin lainnya untuk subsidi LPG.
“Dan subsidi listrik difokuskan ke kelompok masyarakat 450 VA dan 900 VA yang jumlahnya dikurangi karena alokasi subsidi dikhususkan untuk keluarga yang tak mampu,” ujarnya.
Dan ketiga terkait proyeksi 2018, di mana pertumbuhan ekonomi di atas 6% atau 6,2%. “Dan apa yang perlu dilakukan oleh kita sebagai tim pemerintah dalam melaksanakan berbagai macam policy atau kebijakan dan tindakan-tindakannya itu. Semuanya Presiden minta disiapkan,” pungkas dia.[Busthomi]
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
