Terkait dengan pemeriksaan Eka, KPK mengonfirmasi soal rangkaian proses perizinan proyek pembangunan Meikarta.
“Kalau posisinya dahulu ‘kan Wakil Bupati, tentu saja kami memandang yang bersangkutan mengetahui beberapa bagian dari rangkaian proses perizinan. Yang dimaksud adalah rekomendasi-rekomendasi sebelum IMB terbit, itu yang perlu didalami,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu.
Eka saat ini menjadi Plt. Bupati Bekasi setelah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dinonaktifkan pascapenetapan sebagai tersangka kasus suap perizinan Meikarta tersebut.
“KPK juga mendalami sejauh mana pengetahuan dari saksi ini karena da juga sejumlah kepala dinas yang sudah dipanggil satu per satu diperinci untuk menemukan dan memastikan beberapa persoalan Meikarta,” ucap Febri.
KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).
Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
