Jakarta, Aktual.co —Dianggarkannya kucuran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk Bank DKI di RAPBD DKI 2015, timbulkan pertanyaan. Pengamat politik anggaran, Uchok Sky Khadafi mengaku heran dan bertanya-tanya, motif apa yang melatarbelakangi DPRD sehingga akhirnya setujui anggaran PMP untuk Bank DKI.
“Padahal ini mengakibatkan APBD Jakarta terkuras untuk kepentingan Bank DKI,” kata Uchok, di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (14/1).
Alasan menambah modal agar Bank DKI bisa naik kelas jadi Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3 pun tak bisa diterimanya. Sekalipun Bank DKI dapat tambahan dana segar sebesar Rp500 miliar dari PMP, tetap tidak akan menggenapi jumlah modal yang harus dipenuhi sebuah bank agar naik kelas.
Di mana di 2013, modal inti Bank DKI adalah Rp2,1 triliun dan Rp3,8 triliun di 2014. “Jika ditambah Rp500 miliar di 2015, jumlah modalnya tetap di bawah Rp5 triliun kok. Sehingga belum tergolong kategori BUKU 3,” ujar dia.
Dan bila itu dipaksakan, Uchok menilai masyarakat selaku pembayar pajak yang justru akan diberatkan.
Alasan lain Uchok menyesalkan keputusan dewan terkait PMP untuk Bank DKI, adalah terkait soal minimnya laba. Saat dikucurkan PMP Rp1 triliun di 2014 lalu, laba yang diperoleh Bank DKI hanya Rp659 miliar. Hanya naik Rp122 miliar dari 2013. “Ini untungnya minim sekali. Padahal modal yang dikuras dari APBD untuk Bank DKI cukup besar,” ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik beralasan bank pelat merah itu punya alasan jelas untuk dapat kucuran PMP. Yakni terkait arahan Bank Indonesia, bahwa Bank DKI perlu tambahan modal untuk bisa naik kelas jadi Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3.
“Dengan begitu Bank DKI bisa memberi kredit yang lebih luas kepada masyarakat Jakarta,” kata politisi Gerindra itu, di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (13/1) lalu.
Pernyataan Taufik, ikut ditimpali Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Iman Satria. Diakui dia, dewan memang sempat menolak permintaan kucuran PMP Bank DKI. Karena awalnya anggaran diminta untuk membangun kantor. “Kalau untuk pembangunan kantor ya kita tolak,” ujar dia.
Namun karena beralasan mengikuti peraturan dari Bank Indonesia untuk menambah modal Bank DKI, dewan setuju. “Tambah permodalan untuk kinerja Bank DKI, kita pasti ‘support’,” ujar dia.
Masuknya anggaran PMP untuk Bank DKI diumumkan dalam pidato yang dibacakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di rapat paripurna DPRD, Senin (12/1) kemarin. Disebutkan, ada tiga BUMD DKI yang dapat kucuran PMP. Yakni PT Mass Rapid Transit (MRT) Rp4,5 triliun, PT TransJakarta Rp500 miliar dan Bank DKI Rp500 miliar.
Sedangkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan meski jumlahnya bertambah, tapi anggaran PMP tetap sama sebesar Rp5,62 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
