Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo dinilai sebagai presiden bentukan dari korporasi. Alhasil, masyarakat hanya memilih orang yang sudah dipilih korporasi atau bisa disebut dengan istilah oligarki.
Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean berpendapat wajar jika Jokowi selama ini mengabdi untuk korporasi yang telah ‘mengusungnya’, bukan untuk rakyat.
Kata dia, rakyat hanya dijadikan objek eksploitasi menyenangkan korporasi dan memenuhi kembali uang mereka yang sudah dikeluarkan saat membiayai kampanye Jokowi jadi presiden atas nama demokrasi.
Ferdinand mengklaim penilaiannya berdasar fakta atas jalannya pemerintahan Jokowi-JK sejak dilantik 20 Oktober 2014.
“Belum satupun kebijakan yang memihak kepada rakyat muncul dari rezim ini. Namun ratusan kebijakan terbit memihak kepada korporasi/kapitalis atau oligarki,” tutur dia, di Jakarta, Jumat (10/6).
Kebijakan yang dinilainya menguatkan bahwa Jokowi produk oligarki, kata dia, dengan getolnya rezim ini berniat membangun infrastruktur pakai dana hutang yang nilainya hingga tahun kedua sekitar Rp1.000 triliun lebih.
Pembangunan itu menggunakan dana pinjaman yang harus dibayar oleh rakyat. Padahal, kata Ferdinand, jika infrastruktur itu selesai, rakyat tidak bisa menikmatinya secara gratis.
Proyek infrastruktur itu ditudingnya sebagai upaya negara memfasilitasi dan memuluskan bisnis oligarki sebagai ‘tameng’ tipuan. Dimana negara berhutang untuk membangun infrastruktur yang tidak bisa dinikmati gratis oleh rakyat.
“Artinya hutang ini hanya memperkaya kapitalis saja dan memuluskan bisnisnya, seperti jalan tol berbayar, kereta berbayar dan lainnya, inilah pengabdian rejim ini kepada korporasi,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
