Jakarta, Aktual.com – Peneliti pelabuhan sekaligus Presiden Indonesia Port Watch Syaiful Hasan mengaku tengeh meneliti kasus dugaan penyimpangan pemindahan lahan galangan kapal, yang diduga dilakukan oleh Direktur Pembinaan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II Persero.
Sebab, dia menduga korupsi ditubuh Pelindo II itu dilakukan oleh Direktur Anak Perusahaan PT Pelindo II berinisial RSJ, saat dia menjabat sebagai Direktur Utama PT Dok Koja Bahari.
“Saat ini kami sedang meneliti dokumen-dokumen terkait kasus tersebut. Kami melihat ada potensi pelanggaran hukum dalam kasus pemindahan lahan galangan kapal Sindang Laut DKB Jakarta ke Barelang Batam,” kata Syaiful di Jakarta, Jumat (23/12).
Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh RSJ, lanjut dia, adalah merubah skema dari pembelian lahan di Barelang Batam menjadi sewa.
“Biaya pemindahan lahan mencapai Rp 318 milyar namun dirubah dengan skema sewa yang hanya menghabiskan dana Rp 96 milyar. Harusnya dengan dana Rp 328 milyar, DKB bisa memiliki lahan tanpa harus sewa. Bahkan lahan sewa tersebut tidak dipakai sampai saat ini. Dugaan penyimpangan ini harus diproses.”
Namun, Syaiful mengaku perlu meneliti lebih lanjut untuk mengetahui pejabat lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Syaiful juga heran dengan pola rekrutmen Direksi Pelindo II oleh Menteri BUMN. Selain kompetensi, Kementrian BUMN juga seharusnya melihat track record pejabat yang akan menduduki posisi strategis di perusahaan-perusahaan BUMN.
“Kalau saudara RSJ punya track record buruk soal governance, harus diteliti dahulu, kalau butuh ditinjau ya ditinjau dulu.”
Di sisi lain, Syaiful juga menyoroti kasus lain RSJ diantaranya union busting yang sudah dinyatakan lengkap atau P21 namun seolah kasusnya menguap. “Herannya dengan beberapa kasus RSJ sebelum masuk ke Pelindo II, patut dipertanyakan bagaimana yang bersangkutan bisa menduduki kursi Direksi Pelindo II saat ini.”
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Wisnu
