Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik dari Fraksi Gerindra mengamini kabar yang menyebut bahwa Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD DKI akan segera disahkan pekan depan.
Pembentukan AKD DPRD DKI, ujarnya, akan disahkan dalam rapat paripurna di dua Desember nanti. Namun sebelum digelar rapat paripurna, lebih dulu akan digelar rapat pimpinan DPRD.
Saat ini, kedua ‘kubu’ di DPRD DKI dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masih menggodok poin-poin kesepakatan untuk pembagian kursi.
“Ini sudah 85 persen selesai, karena masing-masing dapat kursi pimpinan. Tinggal di bawahnya, wakil ketua dan sekretaris (AKD),” jelas Ketua Presidum KMP DKI Jakarta itu di DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/11).
Diakuinya, masih ada masalah yang belum selesai dibahas. Yakni menyangkut permintaan Demokrat dan fraksi lain yang memperoleh 10 kursi DPRD, untuk jatah pimpinan komisi. Seperti dari Hanura dan PPP.
“Ini sedang kita diskusikan, karena musyarah kan enggak bisa sekali. Yang sudah selesai kita pinggirkan, yang belum dilanjutkan. Kaya kamu minta duit sama orang tua kan gak sekali bisa langsung disetujui, bisa dua kali tiga kali,” ucapnya mencoba beranalogi.
Namun dia menegaskan kembali kalau Kursi ketua komisi akan diberikan secara proporsional kepada masing-masing pimpinan. Yakni PDI-P, Gerindra, Demokrat-PAN, PPP dan PKS.
Dan pembagian kursi AKD dipastikannya tidak akan menabrak peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
“Kan enggak bisa (ada penambahan kursi pimpinan). UU MD3 kan cuma gitu (pimpinan terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris),” pungkasnya.
Sebelumnya, kepastian akan segera terbentuknya AKD di DPRD disampaikan langsung Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
Kata dia, saat ini kubu KIH dan KMP di DPRD DKI sudah sepakat ‘islah’ dan membuat draft perjanjian.
“Pembahasan sedang berjalan dan kita sedang buat ‘draft’-nya dan telah memutuskan LO (liaison officer)-nya Ferial (Demokrat). Minggu depan selesai,” ungkap Pras.
Dia memastikan perjanjian akan dipatuhi kedua belah pihak. Karena Ketua KMP Jakarta sendiri, yakni M. Taufik, yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD DKI, telah dihubunginya.
Agar islah dapat terwujud sesuai target dan tidak dilanggar kedua belah pihak, Pras mengungkapkan, komunikasi di pekan ini terus dibangun. Sehingga poin-poin kesepakatan dapat segera disahkan.
“Diketok di rapat pimpinan fraksi,” ujarnya.
Diketahui, terbengkalainya pembentukan AKD berakibat pada terbengkalainya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2015.

()