Jakarta, Aktual.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo mengungkapkan sebagian besar target dari Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2015-2019 sudah terpenuhi. Salah satunya mengentaskan 5.000 desa tertinggal, menciptakan 2.560 dari target 2.000 desa mandiri.
“Target RPJMN 2015-2019, mengentaskan 5.000 desa tertinggal sampai dengan akhir tahun 2019. Menurut BPS pada 2018 lalu, 6.500 desa telah dientaskan. Selain itu, dari target untuk menciptakan 2.000 desa mandiri, saat ini sudah ada 2.650 sekian desa dengan status mandiri. Jadi beberapa target dalam RPJMN sebenarnya sudah terlampaui,” kata Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Jumat (1/2).
Selain itu, program dana desa terbukti mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa dengan membangun berbagai infrastruktur antara lain 200.000 km jalan desa, puluhan ribu PAUD, Posyandu, Pasar, Bumdes, Embung dan satu juta unit sarana air bersih ke rumah-rumah di desa.
“Pembangunan berdampak positif, pendapatan perkapita di desa naik hampir 50 persen, dari Rp 572 ribu perkapita perbulan menjadi Rp 804 ribu per kapita per bulan. Juga angka Stunting dari 37,2 persen menjadi menjadi 30,2 persen dalam 4 tahun terakhir,” katanya.
Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu), Kemendesa PDTT menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) 2019 di Jakarta, 31 Januari – 2 Februari 2019 Untuk menentukan prioritas bidang kerja pada Program Kerja 2019 dan RJPMN 2020-2024. Selain fkous pada wilayah program kerja dan isu-isu yang akan digarap, raker juga melakukan evaluasi program-program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun lalu.
“Rapat ini penting untuk mensinkronkan serta menyinergikan program kerja kita dengan unit kerja lain di lingkungan Kemendesa PDTT maupun dengan Kementerian lain. Sesuai dengan amanah penugasan pemerintah, wilayah kerja Ditjen PDTu itu mencakup wilayah perbatasan, pulau terluar, pulau kecil, daerah rawan pangan, rawan bencana, dan daerah pasca konflik. Fokus dan lokus ini perlu kami pertajam lagi untuk melihat wilayah-wilayah mana di Indonesia yang perlu segera ditangani dan yang belum tersentuh. Jadi ini merupakan salah satu wujud implementasi dari Nawacita untuk melakukan pembangunan dari pinggiran,” ujar Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kemendesa PDTT.
Pihaknya saat ini fokus pada daerah perbatasan, pulau terluar, pulau terpencil, dan daerah rawan pangan, rawan bencana, dan pasca konflik. Khususnya daerah perbatasan dan pulau kecil terluar unit kerja PDTu sangat bersifat locus based, terlepas apapun kondisi daerah baik dari segi pembangunan maupun pengembangan sosio ekonominya.
“Ini sangat penting karena selama ini kita masih dipandang belum memberikan afirmasi secara maksimal kepada wilayah-wilayah tersebut. Selain itu juga menangani wilayah-wilayah lain seperti rawan pangan, rawan bencana, dan pasca konflik yang mengarah kepada problem based,” tambahnya.
Untuk 2019, pihaknya fokus pada pembangunan infrastruktur di 49 Kabupaten mulai dari Aceh Singkil hingga Raja Ampat. Secara selektif fasilitasi akan menekankan pada pembukaan aksesibilitas seperti penyediaan jalan di daerah perbatasan sepanjang 22 Km di 11 Kabupaten, penyediaan moda transportasi penumpang dan barang sebanyak 4 unit. Selain itu untuk pengembangan ekonomi juga dilakukan di berbagai daerah dalam bentuk pengembangan desa wisata di wilayah pulau kecil dan terluar sebesar 13,2 M, pembangunan embung baik di wilayah perbatasan maupun rawan pangan dengan nilai lebih kurang 19,4 M.
Pembangunan Gudang Cadangan Pangan sebanyak 8.1 M, Penyediaan sarpras pendukung Produk Unggulan Daerah sebesar 12.1 M. Termasuk juga untuk penyediaan air bersih di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar sebesar 25.8 Milyar.
Khusus untuk kebencanaan, pihaknya akan membangun alat deteksi dini bencana banjir dan longsor di 5 kabupaten dan melakukan pelatihan aparatur dengan jumlah peserta lebih kurang 600 orang. Terkait dengan penguatan perdamaian untuk mereduksi terjadinya konflik, pada 2019 ini akan digelar serangkaian gelaran festival pranata adat dan forum perdamaian di 23 kabupaten.
Rakernis selain diikuti semua pejabat dan jajaran pegawai di lingkungan kerja Ditjen PDTu, juga menghadirkan para pembicara para pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementrian PPN/Bappenas, dan Kemendesa PDTT.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
