Jakarta, Aktual.com – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum Kemendagri), Soedarmo, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 mendatang.
“Setiap sore kita minta daerah-daerah tersebut melaporkan perkembangan situasi terkait dengan masalah pelaksanaan Pilkada di 101 daerah,” terangnya di Jakarta, Selasa (30/8).
Setiap laporan yang masuk dari daerah, Kemendagri akan mengklasifikasi bobot permasalahannya. Kemendagri tidak otomatis mengambil-alih seluruh permasalahan yang muncul, melainkan disesuaikan dengan porsinya.
Apabila permasalahan bisa diselesaikan oleh daerah, maka Kemendagri akan menyerahkan kepada daerah bersangkutan. Misalnya ditingkat II maka diserahkan ke Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh unsur yang berkepentingan.
“Kalau Provinsi mengajak ya kitalah yang turun. Ini supaya memberdayakan daerah, kita membentuk tapi tidak kita berdayakan, kan aneh. Toh, Tim Pemantau di daerah-daerah ini anggotanya juga lengkap, ada TNI, POLRI, BIN,” jelas Soedarmo.
Selain itu juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Semua itu perlu dilakukan sebagai deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan.
“Mereka bukan eksekutor, tetapi melakukan pendeteksian dini. Kalau kemudian dilakukan pencegahan sesuai dengan kemampuan tim dari daerah,” kata dia.
“Kita lihat persoalannya dimana. Kalau kaitannya dengan KPU kita serahkan ke KPU, kalau yang berkaitan dengan pengawasan ya Bawaslu,” sambung Soedarmo.(Soemitro)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
