Menko Perekonomian Sofyan Djalil (tengah) bersama Gubernur BI Agus Martowardojo (kiri) dan Menkeu Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam Forum Round Table Policy Dialogue di Gedung BI, Jakarta, Selasa (4/8). Pemerintah dan BI sepakat terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter, fiskal dan reformasi struktural untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz/15

Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan meminta agar lembaga kepresidenan dan Sofyan Djalil mengklarifikasi ikhwal pembicaraan yang terjadi antara Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino kepada Sofyan Djalil selaku Menteri dan Kepala Bappenas.

“Kejadian ini kembali memperpanjang daftar mimpi buruk presiden. Betapa lembaga kepresiden benar-benar sudah tidak punya wibawa sama sekali. Terombang-ambing dan tidak berdaya di tengah gempuran berbagai kepentingan. Kami minta Kementerian BUMN untuk segera mengganti Direktur Pelindo II, RJ Lino,” ujar Heri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/8).

Untuk diketahui, usai ruang RJ Lino digeledah oleh Bareskrim Mabes Polri, RJ Lino mengaku ditelepon Sofyan Djalil. Tak lama kemudian, beredar transkrip pembicaraan antara Direktur Pelindo II itu dengan Sofyan Djalil. Dalam pembicaraan itu, RJ Lino terlihat kecewa dan tidak terima dengan adanya penggeledahan oleh Bareskrim dan mengancam untuk mundur dari jabatannya sebagai Direktur Pelindo II.

“Kalau isi pembicaraan itu benar, Menteri Negara BUMN (Rini Soemarno) pun harus dapat meluruskan. Kami juga minta Kementerian BUMN untuk segera mengganti Direktur Pelindo II, RJ Lino. Apa yang ia lakukan tidak sesuai lagi dengan azas-azas kepatutan dan kepantasan sebagai seorang Direktur BUMN,” pungkas politikus Gerindra tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Nebby

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS