Jakarta, Aktual.co — Mundurnya penunjukan posisi Direktur Utama Pertamina oleh Menteri BUMN membuat perusahaan sulit untuk mengambil keputusan strategis. Jika terlalu lama tidak ditetapkan maka akan banyak aksi aksi korporasi Pertamina yang menguntungkan tidak dapat berjalan .

“Plt Dirut Pertamina menyatakan bahwa selama ini banyak kampanye yang membodohi dan menipu rakyat dan negara dengan pendapat dan penelitian yang dipalsukan oleh penguasa terdahulu. Mereka mengatakan cadangan minyak Indonesia hanya tinggal 11 tahun lagi, namun menurut Plt Pertamina, cadangan kita masih banyak sekali,” ujar ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono dalam keterangan yang diterima Aktual, Rabu (5/11).

Menurutnya, penetapan direksi Pertamina untuk posisi direktur utama harus segera ditetapkan oleh menteri BUMN agar Pertmina bisa cepat bekerja untuk menaikkan produksi minyak nasional .

“Sebaiknya menteri BUMN meminta masukan dari Serikat Pekerja Pertamina terkait personel yang akan menempati direksi Pertamina. Hal ini penting agar terjadi sinergi antara pekerja dan direksi untuk menuntaskan program transformasi di Pertamina yang gagal dilakukan Karen Agustiawan,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan ada baiknya direksi Pertamina diambil dari internal pertamina yang merupakan orang kepercayaan Jokowi dan bukan droping dari luar apalagi titipan parpol.

“Terbukti Pertamina dipimpin orang luar selama reformasi syarat dengan kepentingan politik penguasa untuk memperkaya para mafia migas, akhirnya Pertamina gagal melakukan Transformasi,” terangnya.

Arief menambahkan bahwa efek negative jika direksi dari luar Pertamina yaitu mereka tidak punya loyalitas dan hanya ngeruk aset Pertamina saja dengan menjual  BBM bersubsidi ke sektor Industri yang merugikan negara ratusan miliar jumlahnya. Hal itu dilakukan karena mereka tidak merasa membangun Pertamina.

“Direksi Pertamina yang baru harus bisa menciptakan swadaya energi dan menjadikan Pertamina sebagai Perusahaan kelas dunia yang profesional dan bersih dari mafia migas.dan melakukan audit terhadap Petral,” terangnya.

Sudah seharusnya Jokowi bisa memberikan privelege pada Pertamina dalam mengelola cadangan Migas di Indonesia.

Seperti diketahui, beberapa nama muncul terkait pengganti Dirut Pertamina Karen Agustiawan seperti Ari Soemarno, Darwin Silalahi, Taslim Yunus, Hari Karyuliarto, dan Achmad Faisal.

Achmad Faisal merupakan Mantan Direktur Niaga Pertamina era Ari Soemarno. Dirinya menjadi kandidat kuat atas “endorsment” Jusuf Kalla dan Ari Soemarno. Dirinya diketahui banyak memberikan fasilitas dan konsesi terkait proyek konversi konsumsi minyak tanah ke gas elpiji tabung 3 Kg era kepemimpinan SBY-JK. Proyek tersebut diluncurkan mantan Wapres JK pada 2007-2009. Publik banyak mengetahui, proyek in‎i banyak dipegang oleh lingkaran Jusuf Kalla. Sedangkan Dawrin Silalahi merupakan CEO Shell yang notabene perusahaan asing bergerak di sektor Migas.

(Eka)