Jakarta, Aktual.com – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan insiden kebakaran Depo Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3) malam bukan berasal dari tangki BBM.
“Insiden itu ada di mana ? itu kalau kita di pojok atas kanan, pas di belokan, di situ. Jadi, bukan di tangkinya tetapi di pipanya. Kalau dilihat ada pipa yang masuk ke dalam tangki tersebut. Di pipa inlet itu lah yang terjadi kebakaran,” ucap Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI dipantau secara daring pada Selasa (14/3).
“Saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya tangki-tangki dan seluruh instalasi fasilitas yang ada di TBBM Plumpang itu masih aman, tidak terbakar. Yang terbakar adalah pipa yang inlet saja,” lanjutnya.
Ia menjelaskan api yang membakar pipa tersebut dapat dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah kejadian dan berikutnya proses pendinginan.
“Itu pun berhasil kami padamkan dalam waktu 1 jam setelah itu didinginkan sehingga setelah 3 jam dinyatakan aman sehingga pada saat itu setelah kejadian pukul 04.00 sudah diaktifkan digunakan kembali tetapi pipanya kami off-kan tidak digunakan,” tuturnya.
Adapun, kata dia, suplai BBM selanjutnya menggunakan pipa yang berasal dari laut untuk menjamin suplai BBM tetap aman kepada masyarakat.
“Sehingga pasokannya menggunakan yang dari laut, menggunakan pipa yang dari laut sehingga itu untuk memastikan suplai BBM untuk 22 kabupaten/kota itu tetap terjamin walaupun ada insiden ini. Kami waktu itu menjalankan komitmen dan kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami jamin suplai karena ini tadi tangki-tangkinya semuanya aman, kami langsung on-kan pengiriman yg dari laut,” ungkap Nicke.
Ia juga menyampaikan sampai saat ini, proses investigasi penyebab terjadinya kebakaran tersebut masih dilakukan oleh tim Pertamina dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Adapun penyebab kebakaran ini masih dilakukan investigasi yang terdiri dari aparat penegak hukum, kemudian dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan juga tim dari Pertamina. Hasil investigasi belum selesai, belum keluar, tentu nanti kalau sudah ada bisa kami sampaikan dalam forum yang lain,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Nicke secara pribadi dan seluruh jajaran Pertamina meminta maaf atas insiden kebakaran tersebut.
“Saya pribadi dan seluruh jajaran Pertamina ingin mengucapkan permohonan maaf, rasa prihatin, dan duka yang mendalam atas terjadinya insiden ini dan kami berusaha memberikan seluruh upaya terbaik untuk melakukan penanggulangan dari insiden yang tidak sama-sama kita inginkan ini,” ucap dia.
Perluasan Zona Penyangga
Sementara, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta PT Pertamina Patraniaga untuk menyelesaikan perluasan zona penyangga (buffer zone) antara Depo Plumpang dan permukiman penduduk dalam kurun waktu tiga bulan.
“Komisi VI mendukung penuh perluasan buffer zone di sekitar Depo Plumpang. Saya minta persoalan ini selesai dalam tiga bulan,” kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati di Gedung DPR RI.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan demi memastikan keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitar Depo Plumpang.
Ia berpendapat dengan perluasan buffer zone, jatuhnya banyak korban seperti yang terjadi pada peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3), dapat dihindari.
Lebih lanjut, Andre mendorong Pertamina segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk mempercepat penataan buffer zone di sekitar Depo Pertamina Plumpang.
“Saya mendengar Plt. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah pernah mengusulkan adanya buffer zone selebar 50 meter antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman warga. Di forum rapat resmi ini, saya meminta Pertamina segera berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mengeksekusi kebutuhan buffer zone itu,” kata dia.
Ia juga berpendapat jika Pertamina mengalami kesulitan, persoalan perluasan buffer zone itu dapat dilaporkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar dibawa ke dalam rapat kabinet terbatas.
“Apabila Pertamina mengalami kesulitan, saya minta Pertamina lapor ke Menteri BUMN supaya persoalan buffer zone ini segera dibawa ke rapat kabinet terbatas agar segera ada titik temu,” kata Andre.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
