Di sisi lain, Darmawan menyebut kebutuhan energi bagi kendaraan berbasis bahan bakar minyak lebih dari 60 persen harus dipenuhi dari impor.
“Sedangkan listrik semuanya dari domestik, dari gas, batu bara, EBT, semuanya domestik. jadi tentu saja ingin mengubah energi impor menjadi energi domestik,” ujarnya.
Menyadari tingginya animo masyarakat atas kendaraan listrik, Darmawan meyakini pihaknya punya tugas untuk membangun ekosistemnya dengan baik dalam hal penyediaan sarana pengisian daya.
Darmawan menegaskan bahwa PLN tidak bisa bergerak sendiri dalam memenuhi hal itu lewat stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), tetapi juga perlu menggandeng pihak ketiga seperti perbankan, perkantoran, mal, atau bahkan kedai-kedai kopi.
“Agar pembangunan SPKLU tidak hanya dari PLN saja. Lahan kami tidak banyak, tidak cukup, tidak strategis, tapi pihak-pihak ketiga itu punya dan bisa diajak kerja sama,” katanya.
Di sisi lain, Darmawan mengingatkan bahwa PLN juga sudah memberlakukan diskon tarif untuk listrik yang diperuntukkan instalasi pengisian daya di rumah pemilik kendaraan listrik.
“Itu kan setiap pembelian terpasang home charging, kami hubungkan dengan sistem kami, dipantau dan setiap jam 22.00 hingga 6.00 kami lakukan diskon 30 persen,” ujar Darmawan.
Penggunaan kendaraan berbasis listrik salah satunya disosialisasikan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November mendatang.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang sempat meninjau kesiapan KTT G20, termasuk SPKLU Apurva Kempinsi di Nusa Dua, Bali, pada Selasa (31/8) pekan lalu, meyakini bahwa perhelatan itu menjadi awal gerakan konversi kendaraan listrik di Indonesia.
“Jadi mulai dari G20 ini menjadi awal dari proses konversi mobil listrik di Indonesia. KTT G20, selain untuk pertemuan internasional tapi kita juga mulai juga hal yang baru untuk mobil listrik dan kendaraan motor listrik,” kata Wapres.
Artikel ini ditulis oleh:
Arie Saputra
