Jakarta, Aktual.com — Ketua DPP Partai Perindo Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Hendrik Kawilarang Luntungan, menyayangkan sikap pemerintah Joko Widodo terhadap rencana pemutusan hubungan kerja ribuan pekerja pada dua perusahaan asal Jepang Toshiba dan Panasonic.
Kedua perusahaan itu menyatakan akan tutup operasinya di Indonesia karena daya beli masyarakat Indonesia terus menurun sehingga berdampak pada produksi barang.
“Kami menyayangkan tak ada respons pro aktif dari pemerintah untuk membujuk dua industri ini untuk bertahan,” kata Hendrik kepada wartawan, Kamis, (4/2).
Menurut pengusaha muda yang akrab disapa Rully ini, kurang pedulinya pemerintah Indonesia terhadap produksi dalam negeri merupakan salah satu faktor penutupan kedua pabrik tersebut. Yang ada, pemerintah justru bereaksi kaget atas rencana penutupan dua perusahaan itu.
“Reaksi pemerintah Indonesia yang kaget dan terkejut atas penutupan ini merupakan hal yang ironis menunjukkan tidak pernah ada komunikasi antara pemerintah dengan industri binaannya,” jelasnya.
Semestinya, pemerintah yang memiliki segudang instrumen bisa melakukan berbagai upaya menahan dua perusahaan itu tetap beroperasi. Yakni, dengan menstimulasi dan menggairahkan industri dalam negeri.
Misalnya saja, dengan memberlakukan ‘safe guard’ untuk barang-barang impor yang barangnya sudah dapat diproduksi di Indonesia, kemudian insentif pajak atas pabrik yang labour intensive atau memiliki nilai investasi di atas rata-rata industri nasional dan sebagainya.
“Kembali kami pertanyakan kesiapan Indonesia dalam penerapan MEA. Belum MEA saja sudah dua pabrik raksasa keok, Indonesia membutuhkan profesional untuk mengelola ekonominya terlalu banyak unsur politis dalam penerapan kebijakan ekonomi di Indonesia,” pungkas Hendrik.
Artikel ini ditulis oleh:
