Jakarta, Aktual.com — Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam menyiapkan kantor perwakilan FTZ (Free Trade Zone) untuk memudahkan koordinasi perkembangan kawasan itu dengan Presiden Jokowi.
“Disiapkan kantor perwakilan di Batam, semacam pengawasan langsung. Otoritas semua langsung ke Presiden,” kata Deputi Administrasi dan Umum BP Batam, Gani Lasa, di Batam Kepri, Senin (17/8).
Ia membenarkan bahwa Jokowi ingin membenahi KPBPB Batam, Bintan dan Karimun, salah satunya dengan mengawasi pelaksanaan KPBPB secara langsung.
“Istilahnya kembali pada otoritas seperti dulu, satu pintu sudah selesai,” ujar Gani Lasa.
Keinginan Jokowi itu bermula saat kunjungannya ke Batam beberapa waktu lalu. Usai melihat perkembangan Batam, Jokowi langsung memanggil Kepala BP Mustofa Widjaja ke Jakarta untuk memberikan penjelasan.
Kemudian, Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura, salah satu agendanya adalah membahas perkembangan KPBPB BBK.
“Di situlah ada pernyataan Presiden akan membangun Kantor Perwakilan,” ucapnya.
Bagi BP, FTZ Batam akan lebih baik bila kewenangan langsung dibawah Presiden. “Kalau kewenangan terbatas, tidak mungkin menjadikan Batam sebagai lokomotif,” kata dia.
Di tempat yang sama, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyatakan jika wewenang BP Batam diperbesar, maka akan menyerupai masa ketika Habibie memimpin Otorita Batam.
“Dulu waktu zaman Pak Habibie, tiap bulan rapat. Pak Habibie datang membawa rombongan menteri terkait, membawa investor,” kata dia.
Berbeda dengan sekarang, saat wewenang BP Batam di bawah Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun yang diketuai gubernur.
Artikel ini ditulis oleh:
