Jakarta, Aktual.com – Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) meradang di Komisi VII DPR ketika disinggung persoalan ‘permainan’ proyek di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Drama memanas itu diawali saat Wakil Ketua Komisi, Mulyadi meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pengembang PLTMH yang bertahun-tahun tidak kunjung membangun proyek dan hanya sebatas pemenang tender.
Bahkan kata Mulyadi banyak izin pembangunan tersebut diperjualbelikan oleh pengembang. Dengan demikian Mulyadi meminta para ‘pemain’ itu di black list namanya. Dia menegaskan para pengembang itu tidak punya niat yang baik untuk berinvestasi.
“Kalau orangnya itu-itu aja, masa kita saja tahu, apalagi pemerintah harusnya lebih tahu karena mempunyai instrumen yang lengkap dari DPR. Jadi kita sepakat kalau sudah satu tahun tidak ada progres, itu jangan cantumkan lagi namanya. Yang perlu bapak cari itu nama orangnya, kalau benderanya (perusahaan) bisa ganti-ganti. Karena tujuan mereka bukan investasi tapi untuk dijual, ini salah satu modus,” kata Mulyadi kepada Dirjen EBTKE, Rida Mulyana saat dialog interaktif di sidan DPR Komisi VII, Selasa (6/9).
Mendengar pernyataan yang agak menukik dan mengorek itu, LBP tidak menerima dan merasa dibodohi dan tidak dihormati oleh DPR.
“Kita telah kerja keras, kalau bapak anggap kami tidak kerja keras, saya tidak mau. Kita harus menghormati, saya menghormati bapak-bapak yang mulia di sini tapi kami juga harus dihormati. Jangan mengorek apa yang tidak jelas. Staf saya ini bukan orang-orang bodoh. Kami bekerja dengan baik. Kalau kami didesak-desak seperti orang bodoh, mohon maaf kami bukan orang bodoh pak, kami punya harga diri,” reaksi LBP kepada Mulyadi.
Namun Mulyadi mencoba meluruskan “Saya luruskankan, saya sebagai wakil rakyat memberikan masukan kepada pemerintah,” ujarnya.
Sayangnya Mulyadi belum selesai melengkapi kalimatnya, LBP memotong perkataanya.
“Tapi saya tidak terima pak kalau cara-cara memperlakukan kami seperti orang tidak bekerja keras. Saya mohon maaf, bapak boleh bilang bapak sebagai wakil rakyat tapi bapak jangan menghina saya,” sanggah LBP.
Mulyadi-pun kembali menyahut. “Kita tidak maksud menghina pak, jadi saya luruskan supaya tidak salah persepsi. Kita sebagai wakil rakyat wajib menyampaikan praktek yang terjadi. Terus kedepan bagaimana praktek yang terjadi itu dibikin regulasi baru, itu maksud kami,” tutur Mulyadi.
Namun LBP tidak puas, dia kembali merasa dibodoh-bodohi DPR “Kami sudah ada regulasi. Kami memiliki paparan pak, kalau yang salah ya salah saya akan menjawab nanti, jadi jangan anggap kami tidak bekerja apa-apa. Jangan anggap bapak paling hebat saja dan kami orang bodoh. Kita masing-masing punya aturan, saya hormati bapak dan bapak hormati kami,” tegas LBP.
Melihat kondisi yang tidak kondusif, salah seorang aggota dewan, Inas Nasrulah Zubir meminta pimpinan sidang yang juga sebagai ketua Komisi, GUS Irawan Pasaribu melakukan pending 30 menit.
Namun LBP kembali menimpali “Saya tidak terima sikap bapak seperti menginterogasi kami. Bapak mau bilang apa saya ikuti, bapak mau lengkapi paparan saya ikuti. Bapak mau paparan berapa kali saya lakukan tapi satu yang saya minta, jangan menginterogasi kami, saya nggak suka itu. Kita saling menghormati, itu spiritnya. Kalau itu sepertinya kita bisa kerjasama, tapi kalau kami dibuat seperti pesakitan saya tidak nyaman dengan ini,” timpal LBP.
Namun Inas kembali menegaskan, “Saya tidak nyaman kita disini bicara suka atau tidak suka, bubarkan saja DPR. Saya minta sekarang rapat hari ini ditutup karena suasananya tidak nyaman. siapapun yang hadir hari ini tidak saling emosi, kita berargumen dengan baik. Jangan ada ketersinggungan. Tugas wakil rakyat itu mengawasi. Kalau pemerintah diawasi jangan tersinggung gituloh,” tegas Inas.
Akhirnya Gus Irawan Pasaribu-pun menyepakati rapat dipending selama 30 menit. Namun setelah sidang dibuka kembali, Inas kembali merasa tidak nyaman dan meminta rapat diakhiri.
Sebelum GUS Irawan menutup sidang, mulyadi meminta agar semua pihak, baik DPR maupun pemerintah untuk memahami UU MD3 tentang lembaga DPR serta hak dan wewenangnya. “Kedepan kita harus betul-betul pahami UU MD3 agar tidak terjadi miss komunikasi. Khususnya saya tidak ada maksud lain seluruhnya sebagai kita menjalankan fungsi DPR,” tandas mulyadi.
Kemudian LBP pun juga menyampaikan peryataan penutup dengan memohon maaf. “Terimakasih kalau ada yang kurang tadi, kami minta maaf,” tandas LBP. Namun ketika palu sidang diketuk, LBP langsung meninggalkan ruangan sidang tanpa jabat tangan dengan peserta sidang seperti lazimnya yang dilakukan usai persidangan DPR.
(Dadangsah)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
