Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mngatakan bahwa revisi Undang-undang Pilkada tak perlu memaksa. Namun, anggaran pilkada serentak dinilai diskriminatif karena dibebankan kepada daerah.
“Revisi bukan hal tabu dan berlebihan, tapi juga bukan apa-apa direvisi. Dalam regulasi ada hal yang perlu diatur. Tidak ada masalah revisi, Tapi nggak perlu dipaksa-paksa bikin revisi,” ujar Jazuli di ruang Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).
Menurutnya, beberapa kepala daerah menganggap Undang-undang ini diskriminatif karena anggaran dibebankan kepada daerah sehingga ada yang tidak setuju.
“Mungkin jika mencerminkan diskriminatif perlu direvisi,” katanya.
Sementara, terkait konflik internal partai, Jazuli mengatakan PKS tidak mencampuri urusan tersebut. Partainya hanya menyoroti pemilihan kepala daerah agar tidak ada politisasi.
“Proses demokrasi. Dalam prinsip itu, nantinya tidak boleh ada kekuatan politik yang tercecer maka harus ada solusi exit yang baik,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
