Jakarta, Aktual.com — Politisi senior Golkar Zainal Bintang mengatakan bahwa apa yang sejak lama dikhawatirkan oleh publik, terutama pegamat politik, kini menjadi kenyataan.
Hal itu terkait dengan keluarnya SK Menkumham pada 31 Desember 2015 yang mencabut pengesahan kepengurusan Munas Golkar Ancol pimpinan Agung Laksono, tapi tidak mengakui pula Munas Golkar Bali pimpinan Aburizal Bakrie (ARB).
”Golkar akhirnya tersungkur di tangan pemerintah,” ujar Zainal Bintang kepada wartawan, di Jakarta, Senin (4/1).
Bintang menyebut, target pemerintahan Jokowi-JK untuk ‘menggembos’ Golkar bisa dibilang berhasil. Terbukti, setelah Menkumham mengesahkan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol pada 23 Maret 2015, kini Menkumham pula yang mencabut dan membatalkan SK pengesahan tersebut pada tanggal 31 Desember 2015, sebagai konsekuensi dari perintah Mahkamah Agung.
“Menkumham Yasonna Laoly sedang menyanyikan lagu dangdut, ‘kau yang mulai, kau pula yang mengakhiri’,” sindir Bintang.
Bintang menilai ekses negatif budaya politik ‘menang-menangan’ telah menjadi budaya politik baru sedang diperagakan oleh politisi Indonesia di era reformasi.
“menang-menangan itu adalah sikap politik, yang satu meniadakan yang lain,” katanya.
Apapun namanya, lanjut Bintang, Yasonna Laoly sebagai Menkumham harus mempertanggungjawabkan kebijakannya yang diskriminatif dan telah menyandera Golkar tanpa alasan hukum yang kuat selama hampir satu tahun.
Dirinya menerima banyak desakan dari kader Golkar, baik generasi muda maupun sesepuh di daerah maupun di pusat, yang meminta Eskponen Ormas Tri Karya Golkar menempuh jalur hukum menggugat Menkumham.
“Sedang kami pertimbangkan dan sedang digodok dengan teman-teman,” tandas Bintang.
Artikel ini ditulis oleh: