Jakarta, Aktual.com — Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Mahfud MD, mengatakan, permasalahan besar yang terjadi saat ini adalah menyangkut adanya indikasi kekeliruan arah bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara.
“Problemnya (sekarang) itu negara terasa kurang arah. Kesimpulannya, haluan (negara) itu sudah ada, tetapi siapa yang mengontrol? Siapa yang merumuskan dan mengambil pertanggungjawaban? Itu yang masih perlu dianalisis lebih lanjut,” terang Mahfud dalam diskusi APHTN-HAN di Jakarta, Jumat (4/3).
Diskusi ‘Mencari Peta Jalan Haluan Negara Untuk Indonesia Masa Depan’ dihadiri Prof Suyatno yang juga Dewan Pertimbangan APHTN-HAN, mantan hakim MK Hardjono, pakar hukum tata negara Unand Padang Saldi Isra dan Syamsul Bahri dari Pusat Kajian MPR RI. Selain itu juga Wakil Ketua APHTN-HAN Soekomyono dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.
Dikatakan Mahfud, menemukan haluan untuk mengarahkan laju bangsa Indonesia ke depan merupakan hal yang sangat mendasar dari kebutuhan tata negara saat ini. Poin yang belakangan menjadi diskursus di sejumlah kalangan.
“Ada yang setuju kembali ke GBHN atau tidak. Tetapi intinya sama bahwa sekarang itu kita seperti kehilangan arah. Apakah perlu GBHN atau tidak, perlu dibicarakan lebih lanjut,” jelasnya.
Sejatinya, sejumlah materi untuk perumusan haluan negara telah ada. Hanya saja, masih perlu penyempurnaan lebih lanjut sehingga dapat menjadi pedoman yang komprehensif terkait sistem ketatanegaraan nasional.
“Yang dipersoalkan sekarang ini, bentuknya apakah ketetapan MPR, apakah Undang-Undang, atau program Presiden atau apa. Itu yang masih diperdebatkan. Kalau materinya sudah ada, tetapi negara harus kemana,” kata Mahfud.
“Apa perlu kembali ke GBHN seperti dulu atau sebaliknya. Dulu Bung Karno melahirkan gagasan Semesta Berencana, Pak Harto melahirkan GBHN, sekarang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” sambungnya.
Artikel ini ditulis oleh:
