Jakarta, Aktual.com – Indonesia Watch for Democracy (IWD) menyebut tiga lembaga paling akurat dalam merilis hasil survei Pilkada DKI Jakarta putaran pertama. Ketiganya adalah Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) dan Poltracking.
“Akurasi ketiga lembaga survei tersebut pada peringkat tertinggi, yaitu 3,50 untuk Indikator, 4,66 (SMRC), dan 5,84 (Poltracking),” ungkap Direktur Eksekutif IWD Endang Tirtana, dalam diskusi di Jakarta, Senin (27/2).
Ia mengatakan dari hasil survei ketiga lembaga tersebut, angka yang didapat dari selisih hasil survei dengan real count KPU dirata-rata selisih tertinggi dan terkecil.
IWD menyoroti 3 isu utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas lembaga survei dalam hal pendanaan, metodologi riset dan etika lembaga survei ketika terlibat sebagai tim pemenangan. Berikut perlindungan terhadap publik dari efek destruktif data hoax yang dilancarkan lembaga survei.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif InTrans Saiful Haq menyatakan seharusnya fungsi survei sebagai kegiatan penelitian ilmiah dengan konsultan politik dalam Pilkada dipisahkan. Terlebih Pilkada DKI sebagai barometer politik nasional.
“Survei seharusnya merasionalisasi politik, meredam konflik elektoral, sayangnya survei lebih banyak digunakan untuk melegitimasi keinginan politisi,” tandas Saiful.
Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, meminta pengertian survei dikembalikan sebagai prediksi. Dimana hasil survei lebih bersifat sementara dan dinamis. Ia menyinggung bagaimana lembaga survei ternama di Amerika yang gagal memprediksi kemenangan Donald Trump.
“Ada kecenderungan responden juga merasa lelah. Hasil survei kemudian menjadi realitas jurnalistik, karena itu peran media massa sangat penting untuk bersikap lebih kritis terhadap hasil-hasil survei,” pesan Agus.
Peneliti politik LIPI Irine Gayatri mengingatkan agar lembaga survei tidak apolitis. Dalam kasus Pilkada DKI yang tersisa dua paslon, lembaga survei diharapkan membantu kandidat menjawab persoalan seperti fasilitas publik.
“Lembaga survei juga bisa memetakan kesiapan teknis KPU sebagai penyelenggara pemilu serta kecenderungan kampanye negatif,” usul Irine.
IWD diinisiasi pegiat demokrasi di Jakarta. Selain Endang, ada nama-nama seperti Sudiarto, David Krisna Alka, dan Ardherisa Marliza. IWD bekerja antara lain untuk memantau kinerja lembaga survei dalam rangka menguatkan kualitas demokrasi di Indonesia menjadi lebih programatik dan visioner.
Artikel ini ditulis oleh:
