1 dari 7
Tokoh Masyarakat Luar Batang Daeng Mansur Amin (tengah), Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yahya Abdurrahman (kanan) dan Aktivis Sosial yang juga bekas anggota DPD dapil DKI Jakarta Marwan Batubara (kiri), berbicara dalam diskusi publik yang bertajuk "Reklamasi Untuk China", di Jakarta, Rabu (18/5/2016). Mereka berpendapat penggusuran pemukiman warga kawasan Luar Batang merupakan tindakan yang bukan saja abai akan keberlangsungan hidup ribuan warga tapi juga abai akan puluham situs sejarah yang telah ada sejak republik ini belum berdiri dan negara harus benar benar hadir, bukan turut terlibat memuluskan kepentingan bisnis Reklamasi.
Tokoh Masyarakat Luar Batang Daeng Mansur Amin (tengah), Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yahya Abdurrahman (kanan) dan Aktivis Sosial yang juga bekas anggota DPD dapil DKI Jakarta Marwan Batubara (kiri), berbicara dalam diskusi publik yang bertajuk "Reklamasi Untuk China", di Jakarta, Rabu (18/5/2016). Mereka berpendapat penggusuran pemukiman warga kawasan Luar Batang merupakan tindakan yang bukan saja abai akan keberlangsungan hidup ribuan warga tapi juga abai akan puluham situs sejarah yang telah ada sejak republik ini belum berdiri dan negara harus benar benar hadir, bukan turut terlibat memuluskan kepentingan bisnis Reklamasi.
Tokoh Masyarakat Luar Batang Daeng Mansur Amin (tengah), Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yahya Abdurrahman (kanan) dan Aktivis Sosial yang juga bekas anggota DPD dapil DKI Jakarta Marwan Batubara (kiri), berbicara dalam diskusi publik yang bertajuk "Reklamasi Untuk China", di Jakarta, Rabu (18/5/2016). Mereka berpendapat penggusuran pemukiman warga kawasan Luar Batang merupakan tindakan yang bukan saja abai akan keberlangsungan hidup ribuan warga tapi juga abai akan puluham situs sejarah yang telah ada sejak republik ini belum berdiri dan negara harus benar benar hadir, bukan turut terlibat memuluskan kepentingan bisnis Reklamasi.
Tokoh Masyarakat Luar Batang Daeng Mansur Amin (tengah), Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yahya Abdurrahman (kanan) dan Aktivis Sosial yang juga bekas anggota DPD dapil DKI Jakarta Marwan Batubara (kiri), berbicara dalam diskusi publik yang bertajuk "Reklamasi Untuk China", di Jakarta, Rabu (18/5/2016). Mereka berpendapat penggusuran pemukiman warga kawasan Luar Batang merupakan tindakan yang bukan saja abai akan keberlangsungan hidup ribuan warga tapi juga abai akan puluham situs sejarah yang telah ada sejak republik ini belum berdiri dan negara harus benar benar hadir, bukan turut terlibat memuluskan kepentingan bisnis Reklamasi.
Tokoh Masyarakat Luar Batang Daeng Mansur Amin (tengah), Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yahya Abdurrahman (kanan) dan Aktivis Sosial yang juga bekas anggota DPD dapil DKI Jakarta Marwan Batubara (kiri), berbicara dalam diskusi publik yang bertajuk "Reklamasi Untuk China", di Jakarta, Rabu (18/5/2016). Mereka berpendapat penggusuran pemukiman warga kawasan Luar Batang merupakan tindakan yang bukan saja abai akan keberlangsungan hidup ribuan warga tapi juga abai akan puluham situs sejarah yang telah ada sejak republik ini belum berdiri dan negara harus benar benar hadir, bukan turut terlibat memuluskan kepentingan bisnis Reklamasi.
Tokoh Masyarakat Luar Batang Daeng Mansur Amin (tengah), Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yahya Abdurrahman (kanan) dan Aktivis Sosial yang juga bekas anggota DPD dapil DKI Jakarta Marwan Batubara (kiri), berbicara dalam diskusi publik yang bertajuk "Reklamasi Untuk China", di Jakarta, Rabu (18/5/2016). Mereka berpendapat penggusuran pemukiman warga kawasan Luar Batang merupakan tindakan yang bukan saja abai akan keberlangsungan hidup ribuan warga tapi juga abai akan puluham situs sejarah yang telah ada sejak republik ini belum berdiri dan negara harus benar benar hadir, bukan turut terlibat memuluskan kepentingan bisnis Reklamasi.
Tokoh Masyarakat Luar Batang Daeng Mansur Amin (tengah), Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yahya Abdurrahman (kanan) dan Aktivis Sosial yang juga bekas anggota DPD dapil DKI Jakarta Marwan Batubara (kiri), berbicara dalam diskusi publik yang bertajuk "Reklamasi Untuk China", di Jakarta, Rabu (18/5/2016). Mereka berpendapat penggusuran pemukiman warga kawasan Luar Batang merupakan tindakan yang bukan saja abai akan keberlangsungan hidup ribuan warga tapi juga abai akan puluham situs sejarah yang telah ada sejak republik ini belum berdiri dan negara harus benar benar hadir, bukan turut terlibat memuluskan kepentingan bisnis Reklamasi.
Artikel ini ditulis oleh:

















