Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Kantor Berita ANTARA, TVRI dan RRI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/10). Wawancara tersebut membahas pencapaian dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, diantaranya dalam bidang kemaritiman dan tax amnesty. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/16

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian pesawat “Air Tractor” yang difungsikan untuk mengangkut BBM ke sejumlah daerah di wilayah pegunungan Papua, di Kabupaten Yahukimo.

Peresmian pesawat khusus ini dilakukan setelah Presiden meresmikan Bandara Nop Goliat Dekai, di Kabupaten Yahukimo. Presiden juga sempat mengamati dari dekat kondisi pesawat “Air Tractor” di apron bandara.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menjelaskan bahwa pesawat tersebut dapat menjadi solusi untuk menyalurkan BBM ke wilayah yang belum memiliki akses jalan darat.

“Kami lakukan pengadaan pesawat khusus pengangkut BBM yakni ‘Air Tractor’ yang berkapasitas 4.000 liter dan dioperasikan anak perusahaan Pertamina, yakni Pelita Air Service,” ujarnya di Papua, Selasa (18/10).

Menurut Dwi Soetjipto kini Pertamina mengoperasikan dua unit “Air tractor”, satu untuk Kalimantan Utara dan satu untuk Papua yang kini sudah difungsikan.

“Pesawat ‘air tractor’ untuk Papua digunakan untuk mendistribusikan BBM dari Kabupaten Mimika ke Kabupaten Puncak, Tolikara, Membramo Tengah, Yalimo dan Intan Jaya,” kata dia.

Khusus untuk wilayah Papua, Pertamina tidak hanya memanfaatkan jalur udara untuk mengatasi ketidak tersedianya jalur darat untuk mendistribusikan BBM.

“Sedangkan melalui Sungai dan laut, BBM didistribusikan ke Kabupaten Membramo Raya. Untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, didistribusikan melalui jalur darat,” ujarnya lagi.

Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa harga BBM di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, harus sama dengan yang ada di kawasan barat dan tengah.

“Besok saya akan resmikan total di Yahukimo. Ada ketidakadilan, di sini harganya ada yang sampai Rp100 ribu/liter, saya tidak bisa seperti itu. Kalau di barat, tengah harganya segitu, ya di sini harusnya sama.” ujarnya.

Ia menyatakan harus ada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk juga untuk harga BBM, terlebih untuk BBM bersubsidi.

“Menteri BUMN dan Dirut Pertamina menyampaikan ke saya, kalau BBM harga Rp7.000 ruginya banyak sekali, tapi saya bilang ini bukan masalah untung dan rugi. Saya minta kepada ibu menteri untuk carikan jalan keluar agar harganya sama,” kata dia.

Presiden pun memandang dengan adanya pemerataan harga BBM di Papua, khususnya di wilayah pegunungan, akan membawa dampak kepada seluruh lini pembangunan.

“Yang paling penting dengan ini harus ada pergerakan ekonomi di sini, listriknya juga sudah berlebih, harga BBM juga sama,” ujarnya lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Eka